SarabaNews.com
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum efisien, efektif dan produktif. Terlihat dari minimnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata hanya berkisar 24,7 persen saja.
“Minimnya daerah mendapatkan PAD. Dalam 3 tahun terakhir PAD ini masih berkisar di 24,7 persen,” kata Sri Mulyani dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9).
Tak hanya itu, belanja daerah juga masih belum fokus. Sehingga menyebabkan terdapat 29.623 jenis program yang kemudian melahirkan 263.135 kegiatan. Ini menunjukkan program pemerintah daerah dibuat tanpa memiliki fokus dan manfaatnya menjadi bias.
Pola penyerapan anggaran juga masih masih business as usual, artinya penyerapan tinggi terjadi di pada kuartal IV setiap tahunnya. Akibatnya SilPA yang tinggi pun tak terhindarkan. Padahal seharusnya Pemda melakukan penyerapan anggaran sepanjang tahun.
Di sisi lain, dana pemerintah daerah di perbankan juga masih tinggi. Sampai Juli 2021 tercatat masih ada Rp173,73 triliun dana Pemda mengendap di bank. Padahal seharusnya dana tersebut bisa disalurkan segera, mengingat sedang menghadapi ancaman dari dampak pandemi Covid-19.
“Ada Rp173,72 triliun dana Pemda yang tersimpan di perbankan, seharusnya dana transfer daerah ini harus segera dirasakan manfaatnya di masa pandemi seperti ini. Ini jadi konsen bersama,” kata dia.
Di sisi lain akuntabilitas secara administratif sudah membaik. Namun secara material tetap perlu diperbaiki karena sinergi antara APBN dan APBD masih belum maksimal sehingga diperlukan penguatan.
“Makanya ini perlu ada penguatan dalam fiskal itu sendiri,”kata dia mengakhiri.(seperti dilansir Merdeka.com,13/9/2021)
Raam