RUMBIA-SarabaNews.com.
Pembahasan APBD Induk Tahun 2022 telah usai, hal tersebut di tandai saat rapat kerja di gelar antara DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),Jumat kemarin (12/11/2021) di ruang rapat sekretariat dewan.
Diketahui rapat tersebut tidak lain dalam rangka sinkronisasi atau finalisasi dari hasil pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten Bombana tentang APBD 2022. “Kita rapat ini untuk mendengarkan hasil dari rapat tim anggaran dan komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah,”ujar Arsyad Ketua DPRD Bombana
Di hadapan wakil ketua DPRD, sekda dan jajaran opd serta anggota DPRD lainnya, Politisi partai Nasdem itu menyampaikan beberapa usulan diantaranya. Satuan polisi pamong praja usulan DPRD penambahan anggaran untuk anggota linmas di setiap desa lima orang per desa karena hal ini dianggap penting, hal ini akan dibahas di tingkat pemerintah daerah.
Badan Kesatuan bangsa dan politik usulan terkait Rehab kantor (anggaran 500 juta) dan usulan anggaran terkait forkopinda (total anggaran 600 juta)
Sekretariat daerah terkait dengan anggaran penyusunan naskah akademik bagian hukum setda 300 juta, pembelian lahan untuk mahasiswa bombana di Kabupaten Kolaka 100 juta, sudah terakomodir.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil usulan pembentukan UPTD kecamatan poleang timur dan Kabaena timur, gaji kegiatan honorer, untuk pendataan penduduk 100 juta.
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, usulan anggaran untuk PKK,Kecamatan poleang usulan pengadaan mobil sampah.
Kecamatan tontonunu, usulan terkait penanganan sungai di kecamatan tontonunu atau normalisasi sungai.
Perubahan kegiatan di kecamatan Kabaena Utara Kabaena barat Kabaena timur Utara Selatan dan Kabaena induk, usulan bantuan bibit anggaran 25 juta (terakomodir).
Dinas perindagkop komisi 2 merekomendasikan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 35-50 juta untuk pengadaan alat cetak batu merah.
balitbang komisi 2 merekomendasikan ke balitbang agar pada penganggaran berikutnya untuk mengalokasikan anggaran penelitian terhadap kandungan zat-zat berbahaya hasil eksploitasi tambang emas di kecamatan lantari jaya dan Rarowatu Utara.
Dinas pertanian komisi 2 merekomendasikan anggaran untuk percetakan sawah baru di Kabaena Utara.
Dinas pekerjaan umum dan tata ruang, komisi 2 merekomendasikan untuk mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan drainase di desa mulai no kelurahan poleang tengah subsidi 100 juta.
Dinas perumahan, komisi 2 merekomendasikan untuk lahan pembangunan baru kamu itu agar status lahan beserta bangunannya yang ditempati dialihkan status lahan tersebut kepada penerima program bantuan baruga moico.
Dinas kesehatan, komisi 3 menekankan agar Dinas kesehatan meningkatkan kinerja terkait vaksinasi cofid19 sehingga persentase penduduk terfasilitasi bisa mencapai target yang diinginkan yakni minimal 60% penduduk yang sekarang baru tercapai 38%, kinerja Dinas kesehatan terkait pengadaan ambulance laut yang memberikan subsidi kepada masyarakat yang menggunakannya sehingga biaya penggunaannya gratis atau tidak ada pembayaran di Tahun 2022, komisi 3 merekomendasikan pembangunan Pustu di desa Tahiite serta Desa tembe.
BLUD RSUD, komisi 3 merekomendasikan ke badan anggaran DPRD Kabupaten Bombana untuk meminta rincian anggaran tertulis, tidak diberikan pada saat pembahasan (rencana anggaran BLUD).
DPRD dan Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga sepakat mengurangi anggaran peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri dari 100 juta menjadi 70 juta, sisanya sebesar 30 juta dihibahkan ke organisasi kepemudaan kreatif penggiat seni
DPRD dan Dinas pendidikan sepakat membangun rkb kelas jauh SD Hukaea di Desa tembe. merekomendasikan bantuan untuk SMPS Nahdlatul Wathon dan merekomendasikan bantuan hibah untuk sekolah di yayasan Al-wahda Bombana.
Untuk kesimpulan itu yakni Badan anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ada beberapa yang menjadi skala prioritas diskusi kita dan ini akan menjadi perhatian dan telah menemukan solusi atas pertimbangan oleh tim anggaran untuk dicermati sama-sama yaitu
Terkait masalah pokir yang yang dimasukkan di komisi 2 senilai 100 juta anggaran untuk disesuaikan dan segera dan harus dimasukkan ya karena dengan mempertimbangkan bahwa tetap input dalam data. Mesin batu bata ini tugasnya BKD untuk diporsikan di dinas perindag sebanyak 35 juta ini juga kita menjadi kesepakatan kita.
Kemudian terkait masalah yang disampaikan oleh beberapa teman-teman dari badan anggaran masalah banjir yang ada di Poleang tengah kita serahkan secara teknis kepada instansi yang lebih teknis. kemudian setelah terjadinya banjir.
Melakukan koordinasi dengan pencatatan sipil terkait masalah anggaran pendataan ini jangan cuman dikoordinasikan karena ini sudah menjadi kebutuhan kita semua kebutuhan daerah begitupun juga untuk mengukur apa target yang ada.
“kita bisa jadikan dasar ini kebutuhan daerah kita itu yang penting dalam rapat, kemudian tidak lebih penting juga terkait masalah saran-saran yang disampaikan oleh teman-teman jadi pemikiran kita bersama,”tutupnya. (Red).