KENDARI – Istilah “upah buruh harus dibayarkan sebelum keringatnya mengering” tampaknya belum berlaku bagi sejumlah pekerja paruh waktu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kendari. Hingga hari ini, hak finansial mereka atas proyek peremajaan dan pengecatan di kawasan wisata Pantai Nambo masih menggantung tanpa kejelasan, meski proyek tersebut telah rampung total sejak lama.
Pantai Nambo kini tampil lebih segar dan estetik, memanjakan mata para wisatawan yang berkunjung. Namun di balik keindahan warna-warni dinding dan fasilitas pantai tersebut, tersimpan cerita pilu dari para pekerja yang menuntut haknya.
Janji Manis yang Berujung Janji Tinggal Janji
Menurut informasi yang dihimpun dari beberapa pekerja yang enggan disebutkan namanya demi keselamatan kerja, mereka dikerahkan untuk mempercantik kawasan Pantai Nambo dengan sistem paruh waktu. Beban kerja yang berat dan kejar target agar lokasi wisata tersebut segera siap pakai, dilakoni para pekerja dengan harapan upah dapat segera dikantongi untuk menutupi kebutuhan dapur keluarga.
”Kami kerja siang-malam biar pengecatannya cepat selesai dan hasilnya bagus. Tapi sekarang, tempatnya sudah dipakai, sudah dinikmati pengunjung, sementara kami yang mengecat belum menerima sepeser pun upah dari pekerjaan itu,” ungkap salah seorang pekerja dengan nada kecewa.
Kekecewaan para pekerja kian memuncak karena proyek tersebut sudah lama selesai, namun setiap kali mereka mempertanyakan kejelasan pembayaran kepada pihak Dishub Kota Kendari, jawaban yang diterima kerap kali bernada penundaan tanpa ada tanggal pasti.
Menanti Transparansi dan Sikap Tegas Pemerintah Kota
Kasus keterlambatan upah ini memicu pertanyaan besar mengenai manajemen anggaran dan komitmen kemanusiaan di tubuh Dishub Kota Kendari. Sebagai instansi pemerintah, penundaan hak pekerja paruh waktu—yang notabene sangat bergantung pada upah harian atau per proyek—dinilai sebagai bentuk kelalaian yang tidak sepatutnya terjadi.
Publik kini mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari beserta jajaran terkait untuk segera memberikan klarifikasi transparan. Ke mana mandeknya aliran dana proyek tersebut? Apakah ada kendala administratif, ataukah ada faktor lain yang menghambat hak para pekerja bawah ini?
Dampak Nyata Bagi Pekerja
Keterlambatan ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan menyangkut dapur yang harus tetap mengepul. Beberapa dampak langsung yang dirasakan pekerja antara lain:
Kebutuhan Pokok Menunggak: Banyak pekerja yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan pangan harian keluarga mereka.
Krisis Kepercayaan: Kejadian ini mengikis kepercayaan para pekerja paruh waktu terhadap komitmen profesionalisme kerja di lingkup Pemkot Kendari.
Jika tidak segera diselesaikan, kasus ini dikhawatirkan dapat mencoreng citra Pemerintah Kota Kendari yang saat ini tengah gencar menata wajah kota dan menggenjot sektor pariwisata. Wajah Pantai Nambo boleh saja bersinar, namun nasib pekerjanya jangan sampai dibiarkan pudar.