Kendari-SaatnyaRakyatBicara.com
Di balik gemerlap angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra), sebuah ancaman nyata sedang mengintai kantong masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) kini tengah memasang “barikade” tinggi untuk menghalau serbuan investasi bodong yang kian meresahkan.
Dalam forum Bincang Jasa Keuangan (BIJAK) yang digelar di Learning Center OJK Sultra, Kamis (5/3/2026), terungkap bahwa aparat penegak hukum mulai melakukan tindakan represif terhadap praktik keuangan ilegal di Bumi Anoa.
Penyidikan Memanas: 6 Saksi Diperiksa
Ketegasan ini ditegaskan oleh Kasubdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Ahmad Mega Rahmawan. Ia mengungkapkan bahwa proses hukum terhadap dugaan aktivitas investasi ilegal di Sultra kini memasuki babak baru.
”Kami tidak main-main. Saat ini, tim penyidik bersama Satgas PASTI tengah mendalami laporan masyarakat dan telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap enam orang saksi,” ungkap Ahmad.
Langkah ini menjadi peringatan keras bagi para “pemain” investasi ilegal yang mencoba memanfaatkan celah literasi keuangan masyarakat di daerah.
Wajah Ganda Ekonomi Sultra: Tumbuh Tapi Tak Merata
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, memaparkan bahwa secara makro, kondisi keuangan Sultra sebenarnya sangat solid. Hingga Januari 2026, aset perbankan tercatat melesat hingga Rp61,43 triliun (tumbuh 6,5% yoy).
Namun, Bismi memberikan catatan kritis. Ada ketimpangan yang nyata: uang menumpuk di kota, sementara pelosok masih kekurangan asupan modal.
Penyaluran Kredit: Mencapai Rp42,59 triliun.
Masalah Utama: Realisasi kredit di beberapa kabupaten masih sangat rendah.
Solusi OJK: Mendorong konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) agar lebih kuat secara modal dan lebih agresif menyentuh pelaku UMKM di daerah terpencil.
Benteng Terakhir: Edukasi dan Prinsip ‘2L’
Data mengejutkan datang dari meja pelindungan konsumen. Manajer Madya OJK Sultra, Desiyani Patra Rapang, mencatat ada 1.713 aduan masyarakat sepanjang setahun terakhir. Mayoritas warga mengeluhkan masalah di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, hingga jeratan fintech atau pinjol.
Menanggapi hal ini, OJK Sultra telah bergerak masif dengan menggelar 378 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 210 ribu warga, termasuk mereka yang berada di wilayah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).
”Masyarakat harus memegang teguh prinsip 2L: Legal dan Logis. Cek izinnya ke OJK, dan pikirkan apakah keuntungannya masuk akal. Jika terlalu muluk, hampir pasti itu penipuan,” tegas Desiyani.
Sinergi Media sebagai ‘Early Warning System‘
Forum BIJAK ini ditutup dengan pesan kuat bagi insan media. OJK berharap jurnalis tidak hanya sekadar melaporkan angka, tetapi menjadi garda terdepan dalam memberikan peringatan dini (early warning) kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam ekosistem keuangan yang destruktif.
Dengan stabilitas yang terjaga dan pengawasan yang makin ketat, Sultra diharapkan mampu mencetak pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga aman dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.