MAKASSAR — Sebuah babak baru dalam modernisasi ekonomi kawasan timur Indonesia resmi dimulai dari Kota Makassar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi keuangan tingkat lanjut, dengan memanfaatkan teknologi Real World Assets (RWA) atau tokenisasi aset dunia nyata untuk memperluas cakupan pembiayaan.
Langkah strategis ini bukan sekadar adaptasi teknologi semata, melainkan bagian dari desain besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, literasi pasar, serta memperkuat daya saing UMKM. Sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sektor UMKM di Indonesia Timur kini didorong untuk keluar dari pola pembiayaan konvensional yang kerap terkendala masalah administratif dan agunan fisik.
Salah satu inovasi paling progresif yang ditawarkan OJK adalah skema tokenisasi RWA. Inovasi ini dirancang agar tidak hanya dinikmati oleh korporasi atau aset bernilai jumbo, melainkan dapat menyentuh rantai pasok komoditas unggulan daerah secara komprehensif dari hulu ke hilir.
Dengan skema baru ini, seluruh ekosistem komoditas—mulai dari petani, nelayan, pengolah, distributor, hingga eksportir—memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses likuiditas pembiayaan secara transparan dan efisien. Hal ini diharapkan mampu memangkas rantai tengkulak dan efisiensi biaya transaksi yang selama ini membebani pelaku usaha kecil.
Pesan kunci tersebut ditegaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso. Penjelasan itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan” yang berlangsung di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Senin.
Dalam forum tersebut, Adi memaparkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi keuangan (fintech) membuka keran peluang baru bagi UMKM. Akses pembiayaan kini dapat dijangkau secara lebih luas, terjangkau, dan tentunya lebih inklusif tanpa sekat geografis.
Eksplorasi tokenisasi aset ini memiliki spektrum penerapan yang sangat luas di lapangan. Mulai dari tokenisasi resi gudang beras, komoditas kakao, kontrak pembelian (offtaker), hingga pembiayaan proyek-proyek infrastruktur daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.
OJK juga menegaskan bahwa deretan inovasi ini bukan sekadar teori di atas kertas. Melalui mekanisme Regulatory Sandbox, OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara dengan model bisnis baru yang siap mengarungi pasar nyata secara teruji dan teregulasi.
Beberapa model bisnis digital yang telah lulus evaluasi tersebut mencakup tokenisasi emas, Surat Utang Negara (SUN) melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), hak manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin berbasis Rupiah, hingga layanan kustodian aset digital nonperdagangan. Kehadiran berbagai instrumen ini menandai transformasi sektor keuangan digital nasional yang telah melangkah ke tahap implementasi komersial.
”Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, melainkan bagian integral dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Target utamanya bukan seberapa banyak inovasi yang dibuat, melainkan seberapa besar manfaat riilnya dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Adi Budiarso.
Guna memastikan keberlanjutan program ini, OJK secara aktif menyelaraskan kebijakannya dengan kebutuhan lokal melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah. Pendekatan ini diambil agar sektor keuangan digital berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di kawasan timur Indonesia.
”Kami menegaskan tidak ingin menduplikasi program pemerintah yang sudah ada. OJK hadir untuk membangun ekosistem keuangan terpadu yang menyokong agenda pembangunan daerah, termasuk percepatan ekonomi kreatif, hilirisasi industri, serta penguatan struktur ekonomi regional,” tambah Adi.
Inisiatif OJK ini mendapat sambutan hangat dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi strategis yang diusung OJK dalam memperkuat fondasi UMKM melalui jalur digital.
Fatmawati menilai bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang diskusi seremonial, melainkan sebuah momentum krusial untuk menyatukan visi dan langkah konkret. Digitalisasi keuangan diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru (new engine of growth) bagi perekonomian kawasan Indonesia Timur.
Namun demikian, Fatmawati juga mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi keuangan harus diimbangi dengan pendampingan intensif di lapangan. Edukasi mengenai literasi keuangan dan perbaikan pencatatan akuntansi usaha menjadi syarat mutlak agar UMKM memiliki kredibilitas di mata lembaga pembiayaan formal.
Menurut Wagub Sulsel tersebut, transformasi digital yang terarah akan membawa UMKM “naik kelas”. Integrasi ke dalam ekosistem digital tidak hanya mempermudah manajemen internal usaha, tetapi juga membuka akses pasar nasional maupun global yang jauh lebih luas.
Optimisme pengembangan ekonomi digital ini tercermin dari kinerja ekonomi wilayah. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochamad Muchlasin, mengungkapkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh impresif sebesar 6,88 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Muchlasin menambahkan, untuk menjaga tren positif tersebut, fokus pembangunan ekonomi daerah ke depan akan diarahkan pada program hilirisasi komoditas, peningkatan inklusi keuangan, penyediaan bantuan teknis, serta penguatan kapasitas tata kelola para pelaku usaha lokal.
Forum berbobot ini diselenggarakan sebagai bagian dari Forum Komunikasi Lintas Bidang. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akademisi, hingga perbankan dan pelaku industri keuangan lainnya.
Sesi diskusi interaktif dipandu oleh Dosen Universitas Katolik Parahyangan, Yulius Purwadi Hermawan. Dalam sesi tersebut, dibahas secara komprehensif peta potensi ekonomi kawasan timur, analisis tantangan geografis dan infrastruktur, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Melalui sinergi erat antara OJK, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri keuangan, dan akademisi, langkah awal di Makassar ini diharapkan menjadi pemicu terciptanya ekosistem keuangan digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di kawasan Indonesia Timur.