Wawonii-SarabaNews.Com
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar mahasiswa Wawonii, melakukan demonstrasi digedung DPRD Konawe Kepulauan, (Selasa 22/7/2022).
Aksi yang dilakukan tepat di halaman kantor DPRD Konawe kepulauan itu guna menuntut transparansi dan keterbukaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Biro Kesejahteraan Masyarakat(KESRA) sekretariat Kabupaten Konawe Kepulauan selaku Bagian pengelola Beasiswa Wawonii Cerdas(BWC).
Adapun tuntutan dari sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Keluarga Besar(KB) mahasiswa Wawonii itu, yakni
1.Mendesak pihak Biro KESRA dan DIKBUD KONKEP agar segera mencairkan beasiswa Wawonii cerdas
2. Mendesak pihak Pemda konkep segera meresmikan asrama mahasiswa Wawonii.
3. Mendesak bupati Konawe kepulauan agar segera mengalihkan penyaluran beasiswa dari Biro KESRA PEMDA KONKEP ke DIKBUD KONKEP.
Iwan Husain selaku jendral lapangan, menilai bawah Pemerintah Konawe Kepulauan terlalu berbelit-belit dan telah melanggar UU pasal 28 f bahwa dimana setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Juga, UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik.
“Kami menilai Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kesejahteraan umum berbelit belit dalam mencairkan beasiswa tersebut serta tidak adanya keterbukaan informasi dalam proses pengelolaan beasiswa terbukti, verifikasi data hari ini berapa mahasiswa yang menerima” kata Iwan Husain dalam orasinya.
Dia juga mengatakan persoalan beasiswa itu harus segera diselesaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Biro KESRA PDA KONKEP sebagai penanggung jawab dan pengelola BWC.
Lebih lanjut jendral lapangan juga meminta pemerintah untuk serius dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya terkait peresmian asrama mahasiswa Wawonii.
“Jika pemerintah serius dalam meningkatkan sumber daya manusia segera resmikan asrama mahasiswa Wawonii yang telah rampung tahun 2022, Perlahan akan rusak jika tidak di tempati” lanjutnya.
Jendral lapangan Iwan husain, mengatakan bahwa beasiswa untuk mahasiswa Wawonii yang sudah di anggarkan seharusnya sudah cair.
“seharusnya anggaran beasiswa yang sudah di anggarkan pada tahap 1 tahun 2022 yang seharusnya sudah cair akan tetapi berdasarkan keterangan dinas pendidikan harus menunggu di perubahan penganggaran, hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan mahasiswa”. Ucap kordinator presidium hipmawani -sultra Fikran dalam orasinya.
Kami menegaskan aksi kami lakukan akan terus berlanjut sampai persoalan beasiswa itu tuntas, apabila tuntutan kami tidak di indahkan maka akan kami segera melaporkan ke KPK di karenakan adanya dugaan korupsi.