JAKARTA — Sektor keuangan Indonesia mencatatkan pencapaian bersejarah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, yang merekam lonjakan signifikan pemahaman serta penggunaan jasa keuangan di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil survei terbaru tersebut, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berhasil menyentuh angka 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan melonjak hingga mencapai 93,61 persen.
Pencapaian tahun 2026 ini memperlihatkan tren pertumbuhan yang sangat positif jika dibandingkan dengan hasil SNLIK pada tahun sebelumnya. Pada SNLIK Tahun 2025, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,64 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di level 92,74 persen. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan kian meluasnya akses masyarakat terhadap beragam produk keuangan formal serta semakin matangnya pemahaman finansial masyarakat secara mendasar.
Istimewanya lagi, torehan angka pada SNLIK 2026 ini tercatat telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk target akhir tahun 2029. Pemerintah bersama otoritas keuangan sebelumnya mematok target indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93,00 persen pada akhir periode RPJMN. Dengan demikian, realisasi tahun 2026 ini berhasil mendahului target jangka panjang nasional hingga tiga tahun lebih cepat.
Pengumuman krusial mengenai capaian indeks keuangan nasional ini disampaikan secara langsung oleh pimpinan ketiga lembaga negara terkait di Jakarta, Senin (10/8). Konferensi pers bersama tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti yang bertempat di Gedung Kantor Pusat BPS, Jakarta.
Pelaksanaan SNLIK memiliki peran fundamental sebagai tolok ukur utama dalam memetakan tingkat pemahaman serta pemanfaatan produk keuangan oleh masyarakat Indonesia. Hasil pengukuran ini nantinya akan menjadi landasan strategis dalam perumusan berbagai kebijakan publik serta penyusunan program pembenahan literasi dan inklusi keuangan. Menariknya, SNLIK 2026 mencatatkan sejarah baru sebagai bentuk kerja sama dan kolaborasi tripartit untuk pertama kalinya antara OJK, LPS, dan BPS, setelah pada edisi 2024 dan 2025 lalu hanya melibatkan OJK dan BPS.
Integrasi LPS ke dalam penyelenggaraan survei nasional ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi pemahaman finansial masyarakat secara jauh lebih komprehensif. Langkah kolaboratif ini juga didasari atas evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan survei tahun-tahun sebelumnya, sekaligus guna memenuhi kebutuhan data yang terintegrasi bagi pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam memperkuat arsitektur keuangan nasional.
Keunggulan SNLIK 2026 juga terletak pada cakupan industrinya yang sangat luas dan inklusif. Penghitungan survei ini mencakup seluruh cakupan lembaga di sektor jasa keuangan beserta produk maupun layanannya. Sektor-sektor utama yang diukur meliputi Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, hingga Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Tak hanya sektor konvensional utama, pengukuran SNLIK 2026 turut menjangkau entitas keuangan modern dan lembaga pendukung lainnya. Ini mencakup Fintech Lending (pinjaman daring), Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), Penyelenggara Program Jaminan Sosial, hingga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya seperti lembaga sui generis, lembaga penjaminan, LJK bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), hingga PT Pos Indonesia.
Dari sisi metodologi dan jangkauan geografis, SNLIK 2026 mengeksekusi pendataan berskala masif yang mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Survei ini dilaksanakan di 38 provinsi dan mampu menjangkau secara menyeluruh 514 kabupaten/kota di tanah air, menjadikannya salah satu pemetaan literasi keuangan paling komprehensif yang pernah diselenggarakan.
Skala sampel yang dilibatkan dalam SNLIK 2026 pun mengalami lonjakan yang sangat drastis, yakni mencapai 75.000 responden yang berada pada rentang usia 15 hingga 79 tahun. Jumlah sampel ini meningkat hampir tujuh kali lipat jika dibandingkan dengan penyelenggaraan SNLIK pada tahun 2024 dan 2025 yang saat itu hanya melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Proses pendataan di lapangan berlangsung mulai tanggal 26 Januari hingga 18 Februari 2026. BPS mengerahkan sebanyak 3.480 petugas wawancara profesional yang turun langsung menemui responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan memanfaatkan teknologi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) guna menjaga akurasi dan efisiensi olah data.
Dalam penentuan sampel, SNLIK 2026 menerapkan metode sampling ilmiah berkadar presisi tinggi, yakni pengambilan sampel klaster bertahap (stratified multistage cluster sampling). Pendekatan ilmiah ini dirancang sedemikian rupa agar data yang dihasilkan mampu mewakili berbagai dinamika demografi dan karakteristik wilayah Indonesia secara mutlak.
Tahapan pertama metode sampling diawali dengan pemilihan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di setiap kabupaten/kota terpilih menggunakan metode Probability Proportional to Size – Systematic Sampling. Proses pemilihan ini memperhitungkan ukuran jumlah keluarga, proporsi keterwakilan daerah perkotaan dan perdesaan, serta menerapkan implicit stratification berdasarkan strata indeks konsentrasi kesejahteraan masyarakat.
Memasuki tahapan kedua, dilakukan pemilihan sepuluh rumah tangga sampel yang memenuhi syarat pada masing-masing SLS terpilih. Pemilihan rumah tangga ini dieksekusi menggunakan teknik Systematic Sampling dengan menerapkan implicit stratification yang didasarkan pada tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga setempat.
Pada tahapan ketiga atau tahap akhir, petugas menentukan satu orang responden berusia 15-79 tahun pada setiap rumah tangga sampel yang terpilih. Pemilihan individu dilakukan secara acak menggunakan alat bantu Kish Table dengan implicit stratification berdasarkan struktur usia anggota rumah tangga, guna memastikan seluruh kelompok umur terwakili secara berimbang.
Pengukuran indeks dalam SNLIK 2026 didasarkan pada dua dimensi utama yang terukur dengan ketat. Indeks literasi keuangan diukur menggunakan lima parameter esensial, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku finansial masyarakat. Sementara itu, indeks inklusi keuangan dihitung berdasarkan parameter penggunaan nyata (usage) masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan formal.
Hasil penghitungan komprehensif SNLIK 2026 menyingkap berbagai ketimpangan dan karakteristik unik masyarakat Indonesia. Berdasarkan klasifikasi wilayah tempat tinggal, masyarakat perkotaan masih unggul jauh dibandingkan perdesaan. Indeks literasi dan inklusi keuangan di wilayah perkotaan masing-masing mencatatkan angka 72,54 persen dan 95,47 persen, sedangkan di wilayah perdesaan baru mencapai 64,42 persen untuk literasi dan 90,39 persen untuk inklusi.
Dari perspektif gender, hasil survei menunjukkan kesetaraan yang sangat baik antara laki-laki dan perempuan. Indeks literasi keuangan kelompok laki-laki tercatat sebesar 69,54 persen, sangat berimbang dengan perempuan yang berada di angka 69,61 persen. Pada indeks inklusi keuangan, kelompok laki-laki mencatatkan 93,49 persen, sedangkan perempuan unggul tipis dengan tingkat inklusi sebesar 93,73 persen.
Apabila ditinjau dari aspek kelompok umur, indeks literasi dan inklusi keuangan membentuk pola distribusi normal. Hasil survei memperlihatkan bahwa kelompok usia produktif utama, yaitu rentang umur 26 hingga 35 tahun, mendominasi tingkat pemahaman dan penggunaan fasilitas keuangan jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.
Rincian indeks literasi keuangan berdasarkan kelompok umur menunjukkan angka sebesar 56,04 persen bagi remaja berusia 15–17 tahun, kemudian naik menjadi 73,32 persen pada kelompok usia 18–25 tahun. Tingkat literasi mencapai puncaknya di angka 78,70 persen pada kelompok usia 26–35 tahun, sebelum melandai ke angka 73,81 persen pada kelompok 36–50 tahun, dan berada di level 60,01 persen untuk kelompok usia senior 51–79 tahun.
Pola serupa juga terlihat jelas pada indeks inklusi keuangan antar kelompok umur. Kelompok usia 15–17 tahun mencatatkan tingkat inklusi sebesar 89,13 persen, diikuti kelompok 18–25 tahun sebesar 95,69 persen. Kelompok usia 26–35 tahun kembali menjadi yang tertinggi dengan angka inklusi 96,27 persen, disusul kelompok 36–50 tahun sebesar 94,76 persen, serta kelompok usia 51–79 tahun sebesar 90,51 persen.
Analisis berdasarkan latar belakang pendidikan yang ditamatkan membuktikan adanya korelasi positif yang sangat kuat. Indeks literasi dan inklusi keuangan terbukti berbanding lurus dengan jenjang pendidikan masyarakat, di mana semakin tinggi pendidikan yang diselesaikan seseorang, maka semakin tinggi pula pemahaman serta akses finansial yang dimilikinya.
Pada parameter literasi keuangan berdasarkan pendidikan, masyarakat yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak tamat SD hanya mencatatkan indeks 45,23 persen. Angka ini berturut-turut meningkat pada pemegang ijazah SD/sederajat (59,67 persen), tamatan SMP/sederajat (67,72 persen), tamatan SMA/sederajat (79,17 persen), hingga mencapai puncaknya pada kelompok lulusan Perguruan Tinggi yang menembus angka 93,46 persen.
Untuk indeks inklusi keuangan menurut tingkat pendidikan, kelompok masyarakat tidak/belum sekolah atau tidak tamat SD mencatatkan angka 85,80 persen. Kelompok lulusan SD/sederajat berada di angka 89,85 persen, lulusan SMP/sederajat sebesar 93,42 persen, lulusan SMA/sederajat mencapai 97,36 persen, dan kelompok tamatan Perguruan Tinggi mendekati sempurna yakni mencapai 99,49 persen.
Dilihat dari jenis pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta menempati posisi teratas dalam hal indeks literasi keuangan. Kelompok pensiunan/purnawirawan mencatatkan literasi tertinggi sebesar 85,15 persen, diikuti pegawai/profesional sebesar 85,12 persen, dan pengusaha/wiraswasta sebesar 76,51 persen.
Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan, serta pelajar/mahasiswa mencatatkan indeks literasi keuangan terendah. Kelompok tidak/belum bekerja hanya memiliki literasi sebesar 53,89 persen, kelompok petani dan nelayan sebesar 59,75 persen, sedangkan kelompok pelajar/mahasiswa berada di angka 62,72 persen.
Pada aspek inklusi keuangan berdasarkan pekerjaan, kelompok pensiunan/purnawirawan kembali menduduki urutan puncak dengan indeks sebesar 99,54 persen. Posisi selanjutnya diisi oleh kelompok pegawai/profesional dengan tingkat inklusi 98,89 persen, serta kelompok pengusaha/wiraswasta yang mencatatkan indeks inklusi keuangan sebesar 96,03 persen.
Di sisi lain, inklusi keuangan terendah tercatat pada kelompok masyarakat sektor agraris dan kemaritiman serta kelompok non-pekerja. Kelompok petani/peternak/pekebun/nelayan hanya memiliki tingkat inklusi sebesar 87,82 persen, kelompok tidak/belum bekerja sebesar 89,59 persen, dan kelompok pelajar/mahasiswa mencatatkan angka 92,76 persen.
Pemetaan berbasis wilayah geografis mengungkapkan tiga provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta yang memimpin dengan angka 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan sebesar 79,69 persen, dan Bali sebesar 78,77 persen.
Sementara itu, tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi ditempati oleh DKI Jakarta yang hampir menyentuh angka sempurna yakni 99,74 persen, diikuti DI Yogyakarta sebesar 98,74 persen, dan Kepulauan Riau sebesar 98,43 persen. Namun secara umum, survei mencatat masih banyak provinsi di Indonesia kawasan timur yang berada jauh di bawah rerata nasional.
Berdasarkan sub-sektor keuangan, indeks literasi dan inklusi tertinggi didominasi oleh industri Perbankan dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial. Sektor perbankan mencatatkan indeks literasi sebesar 66,46 persen dan inklusi 70,64 persen, sedangkan Penyelenggara Program Jaminan Sosial mencatatkan literasi 65,13 persen dan inklusi hingga 77,13 persen.
Ditinjau dari jenis transaksi keuangan konvensional versus syariah, ketimpangan yang sangat tajam masih terlihat jelas. Indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57 persen dengan inklusi 93,53 persen. Sangat kontras dengan keuangan syariah yang indeks literasinya baru menyentuh 43,07 persen dan inklusi keuangannya masih sangat rendah berada di level 13,24 persen.
SNLIK 2026 juga mengungkap temuan khusus terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan dan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil survei menunjukkan bahwa fondasi dasar pemahaman masyarakat mengenai jaminan simpanan mulai terbentuk, namun belum merata dan belum terhubung erat dengan kelembagaan LPS. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening tahu simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal kelembagaan LPS.
Kondisi yang jauh lebih memprihatinkan terlihat pada sektor penjaminan polis asuransi. Hasil SNLIK 2026 mencatat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat pemilik produk asuransi non-jaminan sosial terhadap adanya penjaminan polis masih sangat rendah, yakni baru mencapai angka 12,47 persen.
Temuan tersebut menggarisbawahi bahwa tantangan LPS ke depan bukan sekadar meningkatkan popularitas atau awareness semata. LPS dihadapkan pada tugas mendesak untuk menghubungkan tiga pilar pemahaman masyarakat, yaitu membangun pemahaman bahwa simpanan dijamin, mengenalkan LPS sebagai lembaga penjaminnya, serta memberi pemahaman utuh mengenai mekanisme kerja penjaminan tersebut.
Kesenjangan geografis terkait pemahaman penjaminan simpanan juga terpeta sangat nyata di 38 provinsi. Sebanyak 14 provinsi dikategorikan memiliki tingkat pemahaman penjaminan dan LPS yang relatif tinggi, namun 14 provinsi lainnya berada di bawah rerata nasional. Sementara sisanya menghadapi persoalan unik, seperti masyarakatnya tahu ada penjaminan tetapi belum kenal LPS, atau sebaliknya.
Berdasarkan analisis segmentasi nasabah, pemetaan LPS terbagi ke dalam empat kelompok utama. Kelompok pertama mencakup 38,8 persen masyarakat yang sudah paham penjaminan sekaligus kenal LPS, sehingga membutuhkan pendalaman materi. Kelompok kedua sebesar 23,7 persen masyarakat yang paham penjaminan tetapi belum kenal LPS, sehingga membutuhkan penguatan branding lembaga.
Kelompok ketiga mencakup 7,5 persen masyarakat yang kenal lembaga LPS tetapi belum paham fungsi penjaminan simpanan, sehingga membutuhkan edukasi substansi. Adapun perhatian terbesar tertuju pada kelompok keempat, yakni sebanyak 30 persen masyarakat yang sama sekali tidak tahu penjaminan simpanan maupun lembaga LPS, di mana kelompok ini ditetapkan sebagai prioritas utama.
Memperhatikan temuan komprehensif tersebut, OJK, LPS, dan BPS sepakat memperkuat komitmen bersama. Program edukasi literasi dan inklusi keuangan secara nasional akan makin diprioritaskan bagi empat segmen rentan: warga perdesaan, kelompok usia muda (15–17 tahun) dan lansia (51–79 tahun), masyarakat berpendidikan rendah (SMP ke bawah), serta kelompok petani, nelayan, pelajar, dan masyarakat tidak bekerja.
Khusus bagi LPS, hasil SNLIK 2026 mendorong perubahan paradigma komunikasi publik secara mendasar. Strategi literasi LPS ke depan dipastikan bergeser dari pendekatan sosialisasi massal menjadi program edukasi yang terarah, tersegmentasi, serta terukur yang bertumpu pada lima pilar arah utama.
Pilar pertama adalah “Tepat Sasaran”, yakni memprioritaskan warga berpendidikan maksimal SMA, berpendapatan rendah, serta daerah ber-awareness rendah. Pilar kedua adalah “Tepat Pesan”, yaitu menyederhanakan pesan komunikasi dengan secara eksplisit menghubungkan frasa “simpanan dijamin” dengan “LPS yang menjamin”.
Pilar ketiga adalah “Tepat Kanal dan Lokasi”, dengan menghadirkan edukasi langsung di pusat aktivitas masyarakat seperti bank, BPR/S, pasar, komunitas, Pemda, hingga kanal digital seperti aplikasi perbankan dan ATM. Pilar keempat adalah “Tepat Pendekatan”, yakni menyusun materi komunikasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing dari empat segmentasi nasabah.
Sementara pilar kelima adalah “Mempersiapkan Literasi Program Penjaminan Polis Sejak Dini”. Rendahnya pemahaman polis asuransi yang baru 12,47 persen menuntut edukasi bertahap dan sistematis mengenai keberadaan, fungsi, dan mekanisme penjaminan polis sebelum program tersebut beroperasi secara penuh di masa depan.
Melalui pergeseran strategi ini, keberhasilan program literasi tidak lagi diukur sekadar dari seberapa banyak jumlah kegiatan atau seberapa populer nama LPS di media. Tolok ukur utama kini bergeser pada ketepatan sasaran dan meningkatnya pemahaman substantif masyarakat, sehingga mampu memperkuat kepercayaan serta resiliensi simpanan masyarakat dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Langkah kolaboratif berkesinambungan antara OJK, LPS, BPS, dan seluruh stakeholder ini merupakan wujud nyata amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Seluruh program literasi dan inklusi ini akan diintegrasikan ke dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023-2027, RPJMN 2025-2029, serta RPJPN 2025-2045 demi mewujudkan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.