Bupati Ipuk Hadiri Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menghadiri upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, Jumat (24-09-2021).

Upacara tersebut diikuti jajaran Kantor BPN Banyuwangi, ketua dan pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Upacara digelar di kantor BPN Kabupaten Banyuwangi.

Ipuk menyampaikan, keberadaan ruang yang semakin terbatas, problem alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi perhatian serius dalam penataan ruang Kabupaten Banyuwangi. Oleh sebab itu pengaturan tata ruang sesuai peruntukannya merupakan tantangan masa depan.

“Pemkab Banyuwangi berkomitmen menjalankan sepenuhnya Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menjaga Banyuwangi yang menjadi penyangga pangan Jawa Timur dan nasional,” ujar Ipuk.

Karenanya, lanjut Ipuk, di tahun 2021 ini pemkab menargetkan produktivitas padi mencapai 66,31 kuintal per hektar dengan produksi padi 792.916 ton.

“Kami tetap berkomitmen menjaga lahan abadi persawahan kita. Peraturan daerah (Perda)-nya juga sedang dalam  proses. Semoga ikhtiar pemda  bisa terus diperkuat dengan dukungan dari BPN. Dan kami bersyukur, upaya ini juga mendapat dukungan dari desa, sejumlah desa dikeluarkan perdes yang mengatur masalah ini,” kata Ipuk.

Penyelesaian masalah aset pemda, kata Ipuk, juga akan terus dikebut dengan target selesai sampai tahun 2022.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Banyuwangi, Budiono mengatakan pihaknya bersama Pemkab Banyuwangi siap untuk bekerja lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat.

“Mengenai lahan pertanian berkelanjutan, kami akan dukung penuh kebijakan Pemkab Banyuwangi Tahun ini, BPN juga sudah menyelesaikan 64.350 sertifikat tanah milik warga yang akan segera dibagikan,” imbuh Budiono.

Selain itu, kata Budiono, BPN juga secara bertahap mulai menyelesaikan 2132 aset pemda. Ini merupakan jumlah terbesar di seluruh Indonesia. Saat ini semua pada tahap sudah diukur dan sudah terintegrasi, hanya tinggal proses pensertifikatan.

“Dan mengenai fasiltas umum dan fasilitas sosial yang menjadi perhatian KPK akan kita selesaikan tahun ini juga. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kabupaten Banyuwangi) untuk bisa menyelesaikan 176 fasilitas umum dan  fasilitas sosial yang akan jadi aset pemda,” pungkasnya.

(Ags)