TANGERANG SELATAN — Transformasi digital di sektor keuangan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka gerbang kemudahan; di sisi lain, ia membawa badai risiko baru yang jauh lebih kompleks, mulai dari kebocoran data hingga penipuan siber yang kian canggih.
Menghadapi tantangan berat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pendekatan konvensional yang bersifat reaktif sudah tidak lagi memadai. Sektor jasa keuangan kini membutuhkan sistem tata kelola modern yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga adaptif dan memiliki ketahanan tinggi.
Pesan kuat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, di hadapan lebih dari 600 mahasiswa dalam Kuliah Umum bertajuk “Governance Excellence: Tata Kelola Modern dan Integritas Publik” di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN pada Selasa (7/7/2026). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Roadshow Governansi OJK yang digelar secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Dari Reaktif Menuju Resiliensi Digital
Dalam paparannya, Sophia menyoroti bagaimana ekosistem digital yang saling terhubung melipatgandakan risiko, baik dari sisi teknologi, proses bisnis, hingga faktor sumber daya manusia.
”Pendekatan tata kelola modern tidak dapat lagi bersifat reaktif. Organisasi harus membangun ketahanan, yaitu kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri secara cepat ketika menghadapi ancaman,” tegas Sophia.
Menurutnya, tata kelola yang kokoh bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan jangkar utama untuk melindungi kepentingan nasabah, investor, dan konsumen, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Sinergi Mencetak ‘Agen Perubahan’ Berintegritas
Sektor publik dan industri keuangan masa depan akan berada di tangan generasi muda. Oleh karena itu, OJK membidik mahasiswa sebagai target utama internalisasi nilai-nilai etika dan akuntabilitas.
Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN, Agus Bandiyono, menyambut baik langkah strategis OJK ini. Ia menilai kolaborasi antara regulator dan institusi pendidikan sangat krusial untuk mengikis budaya koruptif dan menanamkan integritas sejak dini.
”Kami mendorong mahasiswa untuk berperan aktif. Integritas publik adalah bekal mutlak, baik saat mereka nanti bertugas di sektor pemerintahan maupun di industri jasa keuangan,” ujar Agus.
Kuliah umum yang dihadiri secara hibrida (luring dan daring) ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk:
Prof. Niki Lukviarman (Komite Etik Tingkat Tata Kelola OJK)
Edwin Nurhadi (Kepala OJK Jabodebek)
Adi Dharma (Kepala OJK Provinsi Banten)
Melalui Roadshow ini, OJK berharap nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) tidak sekadar menjadi teori di dalam kelas, melainkan melekat dalam karakter, kepemimpinan, dan setiap keputusan yang diambil oleh generasi muda Indonesia untuk mewujudkan sektor keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.