JAKARTA – SarabaNews.com.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia dan puluhan rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta menyatakan sikap dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Seruan moral ini memiliki 10 poin yang intinya menginginkan Pemilu dijalankan dengan cara bermartabat.
Ova menyampaikan Pemilu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Pemilu menurutnya merupakan mandat reformasi serta pintu pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan.
“Maka demokrasi bermartabat itu salah satunya ditandai dengan pelaksanaan Pemilu yang berkualitas,” kata Ova mewakili sedikitnya 30 perguruan tinggi di Yogyakarta dalam tayangan pada kanal UGM, Sabtu (17/9/2022).
“Jika berlangsung baik Indonesia akan menjadi jadi contoh besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa,” kata Ova.
Isi seruan yang diungkap Ova ini pertama mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai media pendidikan politik, pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan serta menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan.
Ia menyerukan kepada semua komponen bangsa untuk menjamin Pemilu berjalan partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.
Ova juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mencegah politik biaya tinggi, politik uang, serta menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu.
Ia mengajak komponen bangsa untuk menghindari jebakan politik identitas yang berkaitan dengan agama, etnis, hingga ras yang dapat memicu konflik dan kekerasan yang merusak persatuan.
“Mendesak para elit politik penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan berintegritas, serta martabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi,” katanya lagi.
Para rektor juga mendorong komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks dan ujaran kebencian, atau berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial.
Ova juga menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi di tengah masyarakat.
“Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan,” katanya lagi.
Masyarakat juga diminta tak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif sehingga mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi.
Terakhir, ia mengajak para akademisi, masyarakat sipil, dan media massa untuk berperan aktif mengedukasi publik dalam literasi demokrasi dan kebangsaan serta mengawasi jalannya kekuasaan.
“Ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral demi menjaga persatuan, keadaban dan kemartabatan bangsa Indonesia,” kata Ova. (Dilansir dari CNNIndonesia, 17/9/2022) Red.