Jakarta-SarabaNews.com.
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menolak wacana perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode. PKP menganggap banyak tokoh muda yang tak bisa mencalonkan diri sebagai presiden jika periode jabatan diubah.
Ketua Umum PKP Yussuf Solichien menyampaikan penolakan itu sambil bergurau. Ia menyindir perwakilan partai politik yang hadir dalam pelantikan Dewan Pimpinan Nasional PKP 2021-2026.
Yussuf mengatakan partainya menolak perpanjangan masa jabatan presiden karena mencegah korupsi. Menurutnya, kekuasaan yang absolut akan membuat korupsi yang absolut pula.”Kalau sampai (masa jabatan presiden) tiga kali, Mas AHY tidak bisa jadi capres. Bung Ferry juga, ketua umumnya (Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra) juga enggak bisa jadi capres. Pak Airlangga, Mbak Puan, dan sebagainya tidak bisa jadi capres,” kata Yussuf dalam acara di Jakarta Utara, Jumat kemarin (24/9/2021).
Mantan perwira tinggi TNI AL itu menegaskan PKP mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Setelah itu, mereka mendukung regenerasi kepemimpinan nasional.
“PKP mendukung penuh pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa beliau menolak jabatan presiden untuk lebih dari dua periode,” ujarnya.
Sejumlah pihak menolak rencana amandemen UUD 1945 karena isu perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi, lewat Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, menyatakan penolakan atas isu itu.Sebelumnya, wacana penambahan dan perpanjangan masa jabatan presiden mencuat di publik. Wacana itu beriringan dengan isu amandemen konstitusi yang digulirkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.
“Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, ‘Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama,” ucap Fadjroel. (dilansir dari CNNIndonesia, 25/9/2021) RM.