JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengundangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mengatur pelaporan serta permintaan data transaksi pendanaan bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang popular dikenal sebagai industri Pinjaman Daring (Pindar).
Langkah strategis ini diambil guna memperkuat fondasi regulasi industri pendanaan digital melalui sistem pelaporan yang andal, komprehensif, serta terintegrasi secara real-time di seluruh Indonesia.
Penerbitan regulasi anyar ini menegaskan komitmen otoritas dalam meningkatkan transparansi serta kualitas data transaksi, memperketat disiplin para pelaku industri, dan menghadirkan mekanisme pengawasan sektor keuangan digital yang jauh lebih responsif.
Melalui POJK Nomor 8 Tahun 2026, OJK membangun infrastruktur data yang menjadi landasan utama bagi pelaksanaan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) secara akurat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Aturan anyar ini mewajibkan seluruh Penyelenggara Pindar untuk menyampaikan Data Transaksi Pendanaan kepada OJK secara berkala dengan memenuhi lima prinsip utama: lengkap, akurat, terkini, utuh, serta tepat waktu.
Penyampaian data tersebut dilakukan secara langsung melalui Sistem Pelaporan terpadu yang dikembangkan dan dikelola secara terpusat oleh OJK.
Guna menciptakan ekosistem pengawasan dua arah yang solid, penyelenggara Pindar juga diwajibkan untuk terhubung dan menyampaikan data transaksi kepada asosiasi industri melalui Fintech Data Center (FDC).
Integrasi data antara OJK dan asosiasi ini dirancang untuk menutup celah informasi yang selama ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam ekosistem pendanaan digital.
Selain kewajiban pelaporan, POJK ini turut menghadirkan fitur krusial berupa mekanisme permintaan Informasi Penerima Dana yang dapat diakses langsung oleh para penyelenggara pendanaan.
Fasilitas pertukaran informasi ini memungkinkan platform Pindar untuk melakukan penilaian kelayakan kredit secara lebih komprehensif sebelum menyalurkan dana kepada calon peminjam.
Dengan adanya akses data yang terintegrasi, penyelenggara dapat mendeteksi potensi peminjaman berlebih (over-indebtedness) atau peminjaman melintas platform (cross-platform borrowing) yang berisiko memicu kredit macet.
Penerapan manajemen risiko yang lebih terukur ini diharapkan mampu menekan angka Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) dan menjaga kesehatan portofolio keuangan industri secara berkelanjutan.
OJK menegaskan bahwa pemanfaatan Informasi Penerima Dana ini dibatasi secara ketat hanya untuk kepentingan analisis risiko dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
Pembatasan tersebut diberlakukan guna memastikan bahwa seluruh operasional pendanaan tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian (prudential principle) serta menghormati hak-hak privasi pengguna.
Sebagai bentuk penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), POJK Nomor 8 Tahun 2026 menetapkan serangkaian kewajiban struktural bagi internal setiap penyelenggara Pindar.
Penyelenggara diwajibkan menunjuk secara khusus satu anggota Direksi yang bertanggung jawab penuh atas keabsahan, integritas, dan ketepatan waktu pelaporan Data Transaksi Pendanaan.
Selain kepemimpinan yang jelas, setiap platform wajib menyusun dan menerapkan kebijakan serta prosedur operasional standar (SOP) tertulis mengenai tata kelola data transaksi dan akses informasi peminjam.
Platform Pindar juga diwajibkan menggelar audit internal secara berkala untuk mengevaluasi keandalan dan keamanan Sistem Pelaporan yang merekaoperasikan.
Pengendalian internal turut diperketat melalui penerapan prinsip pemisahan fungsi (segregation of duties) dalam pengelolaan data guna mencegah konflik kepentingan maupun manipulasi informasi.
Perlindungan data pribadi konsumen menjadi salah satu fokus utama yang dipertegas dalam aturan baru ini, menyikapi maraknya keresahan masyarakat terkait kebocoran data.
POJK Nomor 8 Tahun 2026 secara eksplisit melarang keras Penyelenggara maupun Asosiasi Pindar untuk membagikan, memindahkan, atau memperjualbelikan data pengguna kepada pihak ketiga mana pun.
Pengecualian hanya diberikan apabila tindakan tersebut diwajibkan secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas perintah lembaga penegak hukum yang sah.
Penyelenggara bertanggung jawab penuh secara hukum atas setiap bentuk penggunaan atau penyalahgunaan data pengguna yang berada dalam sistem pengelolaannya.
Untuk menjamin kepatuhan industri, OJK telah menyiapkan sanksi administratif yang tegas bagi platform yang melanggar ketentuan pelaporan, tata kelola, maupun kerahasiaan data.
Sanksi tersebut mencakup peringatan tertulis, denda finansial, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional bagi pelanggaran berat yang berulang.
Penegakan sanksi ini ditujukan untuk membersihkan industri dari pelaku usaha yang tidak patuh sekaligus memberikan pelindungan maksimal bagi masyarakat luas.
Bagi para penerima dana atau debitur, regulasi ini memberikan kepastian perlindungan dari praktik penagihan yang tidak beretika serta potensi jebakan utang berganda di berbagai platform.
Bagi para pemberi dana (lender), baik individu maupun institusi, keterbukaan data ini meningkatkan transparansi dan memberikan kepastian atas keamanan modal yang disalurkan.
Kedepan, penerbitan POJK Nomor 8 Tahun 2026 diharapkan mampu mendorong transformasi industri Pindar menjadi sektor yang lebih matang, kredibel, transparan, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.