JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertegas komitmennya dalam mentransformasi lanskap keuangan nasional dengan memperkuat ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD). Langkah strategis ini diselaraskan melalui penguatan regulasi, sinergi pemangku kepentingan, pendorongan inovasi berkelanjutan, serta komitmen yang tak tergoyahkan terhadap pelindungan konsumen.
Wujud nyata dari komitmen tersebut terefleksikan dalam perhelatan akbar Hari Inovasi Keuangan Digital atau OJK Digination Day 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (27/8/2026). Forum strategis ini dirancang khusus untuk memfasilitasi dialog interaktif dan kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan regulator, kementerian/lembaga pemerintah, parlemen, pelaku industri, investor, akademisi, hingga masyarakat luas.
Penyelenggaraan OJK Digination Day 2026 tidak sekadar menjadi ajang kumpul pemangku kepentingan, melainkan sebuah platform konsolidasi nasional. Agenda ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan digital agar lebih inovatif, aman, berintegritas, inklusif, serta mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam pembukaannya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, menekankan bahwa evolusi pesat sektor keuangan global maupun domestik menuntut adanya orkestrasi yang harmonis di antara seluruh elemen ekosistem. Inovasi teknologi, menurutnya, kini bukan lagi elemen pendukung belaka, melainkan pilar utama dalam modernisasi sistem keuangan Indonesia.
Hernawan menyampaikan bahwa keberadaan teknologi keuangan digital telah terintegrasi secara mendalam ke dalam aktivitas perekonomian harian masyarakat. Oleh karena itu, skema pengawasan dan tata kelola yang diterapkan tidak boleh lagi diperlakukan secara terpisah atau secara eksklusif dari industri keuangan konvensional.
”Inovasi keuangan digital tidak lagi berdiri di pinggir atau di luar sistem keuangan, tapi telah menjadi bagian di dalamnya. Prinsip yang kami pegang adalah aktivitas yang sama, risiko yang sama, regulasi yang sama,” tegas Hernawan di hadapan para peserta forum.
Melalui prinsip tersebut, OJK memastikan bahwa standar tata kelola yang ketat, manajemen risiko yang adaptif, serta perlindungan konsumen yang komprehensif akan diterapkan secara setara. Tidak akan ada pelonggaran standar ataupun celah regulasi (regulatory arbitrage) yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan nasional.
Salah satu terobosan konkret yang disorot dalam gelaran ini adalah peluncuran program OJK Fintech Startup Accelerator. Program inisiatif ini dihadirkan untuk memperkuat setiap mata rantai dalam rantai pasok pengembangan inovasi keuangan digital di Tanah Air.
OJK Fintech Startup Accelerator bertindak sebagai jembatan strategis yang menghubungkan para pendiri startup, pemangku kepentingan industri jasa keuangan, komunitas investor, dan pihak regulator. Sinergi ini ditujukan untuk memicu lahirnya solusi digital yang tidak hanya canggih secara teknologis, tetapi juga bertanggung jawab secara finansial.
Akselerasi tersebut langsung dibuktikan melalui pelaksanaan sesi demo day dan business matching yang menjadi bagian integral dari Digination Day 2026. Lewat sesi ini, para inovator muda mendapatkan panggung utama untuk mempresentasikan gagasan terbaik mereka langsung di hadapan calon penyedia pendanaan dan mitra industri.
”Melalui demo day dan business matching, kita mempertemukan inovator dengan pendanaan mitra dan industri sekaligus menjadikan Digination sebagai etalase karya anak bangsa. Dan yang terpenting, pekerjaan kita belum selesai ketika acara ini berakhir, justru setelah forum ini selesai, pekerjaan sesungguhnya dimulai,” ujar Hernawan.
Lebih lanjut, OJK berkomitmen membangun siklus pengembangan ekosistem yang berkelanjutan dan dinamis. Siklus ini mencakup tahapan dialog awal, pengujian ide (testing), implementasi skala penuh, hingga kembali pada tahapan dialog untuk evaluasi dan penyempurnaan berkala.
Pendekatan iteratif ini diyakini mampu menjaga daya tahan dan relevansi industri digital di tengah eksponensialnya kemajuan teknologi. Dengan begitu, inovasi tidak terhenti pada taraf konsep, tetapi betul-betul tumbuh membesar dan menghadirkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas.
Dari sisi pengembangan regulasi, OJK menempatkan kerangka hukum yang adaptif sebagai prioritas utama. Regulator secara aktif mencermati perkembangan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), tokenisasi aset, teknologi rantai blok (blockchain), hingga perdagangan aset kripto.
Kendati demikian, percepatan inovasi teknologi tidak dibiarkan berjalan tanpa kendali. OJK menegaskan bahwa akselerasi teknologi harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan benteng pelindungan konsumen guna meminimalkan potensi risiko siber dan kejahatan keuangan.
Fondasi pengawasan dan pengawasan sektor IAKD kini semakin kokoh seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi teranyar ini memberikan mandat eksplisit bagi penguatan kerangka hukum, kepastian investasi, dan pengembangan sektor keuangan Indonesia secara menyeluruh.
Penyempurnaan regulasi dalam UU No. 4/2026 tersebut dirancang untuk menciptakan ruang pertumbuhan yang sehat, adil, dan bertanggung jawab bagi para pelaku industri. Seluruh arah kebijakan dan strategi pengembangan sektor ini selanjutnya akan dituangkan secara terstruktur dalam Peta Jalan IAKD 2026–2031.
Inisiatif OJK dalam menyelenggarakan Digination Day 2026 mendapatkan apresiasi positif dari kalangan legislatif. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, memuji langkah proaktif OJK yang dinilainya sukses mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan kunci dalam satu forum yang produktif.
Menurut Misbakhun, kehadiran forum ini sangat krusial dalam menghasilkan terobosan gagasan yang responsif terhadap berbagai tantangan nyata di sektor keuangan. Inovasi digital dinilainya menyimpan potensi besar untuk memperluas akses pembiayaan nasional.
“Inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto juga menjadi salah satu sumber pembiayaan baru yang berpotensi menjawab tantangan struktural pembiayaan di Indonesia. Penggunaan inovasi keuangan digital juga diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Misbakhun.
Misbakhun menggarisbawahi bahwa pemanfaatan potensi besar tersebut membutuhkan sokongan regulasi yang ramah inovasi, kemudahan akses pendanaan, peningkatan kapasitas industri, serta pembinaan talenta digital secara masif.
Dengan kolaborasi yang solid, Indonesia diyakini mampu bertransformasi secara fundamental. Visi utamanya adalah membawa bangsa ini keluar dari sekadar konsumen teknologi pasif menjadi pencipta (creator) dan pemimpin (leader) di ekosistem keuangan digital regional maupun global.
Dilihat dari sisi kedaulatan digital dan infrastruktur, sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan OJK menjadi krusial. Kemitraan strategis ini disepakati sebagai tulang punggung utama pembentukan ekosistem yang tidak hanya cerdas, tetapi juga aman.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan pentingnya pembagian peran yang saling melengkapi (complementary) antara regulator sektor digital dan regulator sektor keuangan.
“Komdigi menyiapkan infrastruktur digital, kebijakan AI, dan talenta digital, sementara inovasi OJK bisa bertumbuh dalam koridor kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Dua peran ini saling melengkapi dan bukan saling menggantikan. Ke depan, kami mengajak OJK dan seluruh ekosistem yang hadir hari ini untuk memperkuat sinergi ini,” papar Nezar Patria.
Pembagian peran tersebut memastikan bahwa akselerasi pemanfaatan teknologi digital di sektor finansial tetap berjalan di atas landasan kehati-hatian (prudential), stabilitas sistem pembayaran, dan perlindungan data pribadi pengguna.
Besarnya potensi sektor IAKD di Tanah Air dibuktikan oleh lonjakan angka statistik yang dicatat oleh OJK. Hingga Juli 2026, akumulasi jumlah akun konsumen perdagangan aset keuangan digital di Indonesia telah menembus angka fantastis, yakni mencapai 22,93 juta akun.
Tingginya partisipasi masyarakat tersebut diimbangi dengan nilai transaksi yang sangat signifikan. Pada periode Juli 2026, nilai transaksi aset kripto tercatat mencapai Rp20,52 triliun, sementara nilai transaksi produk derivatif berbasis digital menyumbang angka sebesar Rp3,41 triliun.
Pertumbuhan pasar yang pesat ini ditopang oleh kesiapan infrastruktur pasar yang kian matang dan terintegrasi. Saat ini, Indonesia telah memiliki infrastruktur lengkap yang terdiri dari 2 bursa aset keuangan digital, 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, serta 2 pengelola tempat penyimpanan (custodian).
Selain itu, ekosistem perdagangan aset digital per Juli 2026 didukung oleh kehadiran 26 pedagang aset keuangan digital yang telah berizin resmi dari otoritas. Kehadiran para pelaku usaha berizin ini memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi para investor.
Berdasarkan daftar resmi yang dikelola bursa, bursa CFX mencatat sebanyak 1.214 aset digital dan 49 produk derivatif yang dapat diperdagangkan. Sementara itu, bursa ICEX mencatat sebanyak 871 aset digital yang aktif diperdagangkan oleh masyarakat.
Di ranah Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), peta pertumbuhan juga menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga bulan Juli 2026, OJK mencatat terdapat 8 penyelenggara pemeringkat kredit alternatif (alternative credit scoring) dan 16 penyelenggara agregasi jasa keuangan yang beroperasi.
Para penyelenggara ITSK tersebut terbukti adaptif dalam membangun jaringan bisnis. Secara keseluruhan, mereka telah menjalin 1.357 kemitraan strategis dengan berbagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) konvensional maupun digital di seluruh Indonesia.
Sebagai wujud nyata dari penguatan edukasi publik, OJK memanfaatkan momentum Digination Day 2026 untuk meluncurkan Buku Saku 2.0 Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Panduan ini disusun secara kolaboratif bersama para pelaku industri sebagai kompas edukasi masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, menjelaskan bahwa buku saku ini dirancang secara praktis agar mudah dipahami oleh masyarakat umum, khususnya dalam mengenali karakteristik, manfaat, hingga risiko yang melekat pada aset digital.
”Buku ini merupakan hasil karya anak-anak digital Indonesia, baik dari OJK maupun dari asosiasi pelaku usaha dan para pemerhati. Saya mengundang Bapak-Ibu selanjutnya untuk terus meningkatkan kualitas dari buku ini. Ini bertujuan untuk meningkatkan awareness serta kecerdasan finansial. Jangan lupa, kecerdasan finansial adalah tonggak utama untuk mencapai kesejahteraan finansial,” papar Adi.
Adi menegaskan kembali bahwa OJK Digination Day 2026 diselenggarakan bukan sekadar sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai ruang kerja bersama (co-working space) bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan publik untuk menyelaraskan arah masa depan keuangan digital.
Ke depan, OJK memfokuskan pengembangan sektor IAKD pada tiga agenda strategis utama, yaitu pendalaman ekosistem (deepening), perluasan jangkauan dan pemanfaatan inovasi (widening), serta penguatan pelindungan konsumen dan mitigasi risiko (guarding).
Acara bernilai strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu RI Herman Saheruddin, CTO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Sigit Puji Santosa, serta jajaran pejabat kementerian, asosiasi, dan inovator ITSK nasional yang siap mengawal transformasi digital Indonesia menuju era emas.