Saatnya Rakyat Bicara News.com,
JAKARTA — Suasana pusat perbelanjaan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, dipenuhi antusiasme pengunjung pada Kamis (20/8/2026). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi membuka gelaran tahunan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari hingga 23 Agustus 2026.
Mengusung tema utama “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua”, ajang ini dirancang sebagai panggung kolaborasi berskala nasional. Agenda ini ditujukan untuk mempercepat akselerasi literasi sekaligus inklusi keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Kehadiran EKSiS 2026 menjadi wujud nyata komitmen OJK dalam merangkul seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat tidak hanya sekadar mengenal, tetapi juga memahami, memercayai, dan memanfaatkan produk keuangan syariah secara bijak.
Pembukaan acara tersebut ditandai dengan penekanan mendalam mengenai esensi mendasar dari keuangan syariah itu sendiri. OJK menegaskan bahwa filosofi sistem keuangan berbasis syariah melampaui perhitungan angka-angka transaksi nominal semata.
Kepala Eksekutif Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam pidato pembukaannya menyampaikan pesan filosofis yang kuat di hadapan ratusan peserta dan tamu undangan.
Beliau menggarisbawahi bahwa pengembangan keuangan syariah sejatinya memegang peran kunci dalam menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang berkeadilan. Keuangan syariah dipandang bukan sekadar instrumen bisnis komersial.
“Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi, tapi keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan,” tegas Dicky saat meresmikan EKSiS 2026.
Menurut Dicky, nilai-nilai mendasar seperti keadilan dan kemitraan inilah yang membedakan layanan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama yang harus dijaga secara berkelanjutan.
Penguatan ekosistem keuangan berbasis prinsip syariah ini disebutnya sebagai tanggung jawab kolektif. Seluruh elemen, mulai dari regulator, pelaku industri, hingga akademisi, dituntut untuk bergerak sinergis dalam membangun sistem yang inklusif dan tangguh.
Di tingkat global, daya saing dan eksistensi industri keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan tren positif yang signifikan. Indonesia kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu pemain utama dalam lanskap keuangan syariah dunia.
Sejalan dengan rekognisi internasional tersebut, industri keuangan syariah di dalam negeri juga tumbuh secara konsisten. Sektor ini terbukti memberikan kontribusi nyata dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kendati demikian, OJK menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan industri tidak boleh hanya terpaku pada besaran aset atau angka pertumbuhan kuantitatif semata. Kualitas dari pertumbuhan itu sendiri jauh lebih krusial.
“Industri keuangan harus tumbuh. Tapi tumbuh dengan manfaat yang semakin meluas. Tumbuh dengan kualitas,” ujar Dicky secara lugas menegaskan orientasi pengawasan OJK.
Dalam kerangka pikir tersebut, EKSiS 2026 diposisikan sebagai jembatan transformatif bagi perjalanan literasi keuangan masyarakat. Event ini memfasilitasi proses edukasi secara bertahap dan terstruktur.
Dicky menjelaskan bahwa perhelatan ini memfasilitasi alur perubahan perilaku konsumen, mulai dari tahap membangun pengetahuan, berlanjut menjadi pemahaman yang utuh, hingga melahirkan pilihan rasional bagi masyarakat.
Pada akhirnya, pilihan rasional tersebut diharapkan bertransformasi menjadi keyakinan mantap bahwa produk keuangan syariah merupakan solusi berkualitas tinggi yang mampu menyejahterakan masyarakat, menyokong sektor riil, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Pentingnya penyelenggaraan EKSiS 2026 makin terkonfirmasi bila melihat data tepercaya hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026. Data statistik tersebut memaparkan kondisi riil pemahaman masyarakat saat ini.
Berdasarkan data SNLIK 2026, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia telah mencapai angka 43,07 persen. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan pemahaman teori dan konsep keuangan syariah di tingkat konsumen.
Namun di sisi lain, indeks inklusi keuangan syariah masih berada di angka 13,24 persen. Ketimpangan antara tingkat pemahaman (literasi) dan tingkat pemanfaatan nyata (inklusi) ini menjadi tantangan besar yang harus segera diurai.
Gap yang cukup lebar antara indeks literasi dan inklusi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang paham konsep keuangan syariah tetapi belum tergerak atau terfasilitasi untuk menggunakan produknya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari.
Dorongan penguatan sektor ini juga datang secara kuat dari lembaga legislatif. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, yang turut hadir dalam acara pembukaan tersebut, menyampaikan apresiasi sekaligus pandangan kritisnya.
Anis menegaskan bahwa ekosistem ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh berdiri di menara gading. Sektor ini harus hadir memberikan solusi konkret atas berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat bawah.
“Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas permasalahan ekonomi kita. Dia harus membantu menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi wirausaha, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Anis.
Lebih lanjut, Anis menyoroti pentingnya peran instrumen syariah dalam mendorong kemandirian ekonomi generasi muda. Dukungan terhadap wirausahawan pemula menjadi kunci penting dalam memperluas penyerapan tenaga kerja.
Ia menambahkan bahwa pengembangan skala bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi prioritas. Melalui pembiayaan berbasis syariah, pelaku usaha cilik diharapkan mampu melompat naik kelas secara berkelanjutan.
Kendati mendorong pertumbuhan yang pesat dan inovasi tiada henti, Anis mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), prinsip kehati-hatian, serta pelindungan konsumen secara ketat.
Dari sudut pandang penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyambut positif gelaran EKSiS 2026. LPS menilai bahwa pertumbuhan permintaan (demand) dari masyarakat harus diimbangi oleh kesiapan pasokan (supply) dari industri.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menjelaskan dinamika interaksi antara konsumen dan penyedia jasa keuangan syariah yang saling memengaruhi satu sama lain.
“Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri,” jelas Farid di sela-sela acara.
Keikutsertaan LPS dalam EKSiS 2026 diharapkan dapat memperluas cakupan edukasi, terutama kepada kelompok usia muda dan para penggerak UMKM, agar semakin percaya diri serta merasa aman dalam memanfaatkan produk syariah.
Dari perspektif pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa faktor aksesibilitas merupakan kunci utama dalam mengatasi persoalan rendahnya angka inklusi keuangan syariah di kawasan perkotaan.
Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Herizkianto, menekankan pentingnya adopsi teknologi digital sebagai katalis utama pemerataan informasi.
“Dalam konteks tersebut, digitalisasi dapat menjadi penggerak yang strategis. Memanfaatkan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan luas, kapanpun dan di mana pun,” paparnya.
Herizkianto menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar memberi tahu masyarakat tentang produk syariah, melainkan memastikan tersedianya saluran digital yang memudahkan transaksi sesuai kebutuhan harian mereka.
Selama empat hari penyelenggaraan di Kota Kasablanka, EKSiS 2026 menyajikan pameran komprehensif yang memadukan sektor keuangan dengan ekosistem industri halal secara terpadu.
Terdapat sebanyak 34 booth Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah yang siap melayani masyarakat untuk pembukaan rekening, konsultasi pembiayaan, hingga pengenalan produk investasi berbasis syariah.
Tak hanya itu, terdapat pula enam booth khusus yang menampilkan produk halal dan ekosistem pendukungnya, serta diselingi dengan belasan sesi talkshow interaktif dan edukatif yang dirancang menarik bagi generasi muda.
Acara pembukaan ini turut disaksikan oleh Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta jajaran pimpinan kementerian, lembaga, Pemda, hingga direksi PUJK syariah.
Melalui perhelatan EKSiS 2026, OJK menegaskan komitmennya untuk terus mengorkestrasikan kolaborasi, inovasi, dan transformasi digital demi mewujudkan sektor keuangan syariah Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan memberikan kemaslahatan nyata bagi seluruh rakyat.