Menepis “Greenwashing”, Indonesia Tawarkan Portofolio Karbon Kredibel di Panggung Dunia
JAKARTA — Di tengah sorotan global terhadap krisis iklim, Indonesia memilih untuk tidak sekadar menjadi penonton. Dalam ajang bergengsi London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membawa misi besar: memposisikan Indonesia sebagai episentrum arsitektur keuangan berkelanjutan dan perdagangan karbon global.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam mengejar target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat bukanlah sekadar retorika di atas kertas. Langkah ini kini diperkuat secara hukum dan regulasi prudensial yang mengikat sektor jasa keuangan.
“OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan transisi pembiayaan tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang kredibel,” ujar Friderica tegas dalam forum internasional tersebut.
Arsitektur Baru: Menghapus Celah Greenwashing
Tantangan terbesar bagi negara berkembang seperti Indonesia bukanlah ketiadaan modal, melainkan bagaimana memastikan aliran dana internasional masuk ke proyek-proyek hijau yang valid dan berdampak nyata.
Untuk menjawab keraguan investor global, OJK tengah mematangkan persenjataan regulasinya:
Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI): Menjadi kompas utama bagi investor dalam memilah mana proyek yang benar-benar hijau dan transisi, sekaligus menjadi benteng pertahanan dari praktik penipuan lingkungan (greenwashing).
Revisi Regulasi Ketat: OJK sedang menggodok RPOJK baru yang merevisi POJK 51/2017 terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini diselaraskan dengan standar internasional terbaru (IFRS S1 dan S2) dan ditargetkan terbit tahun ini.
Strategi Manajemen Risiko: Implementasi Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) dipacu agar perbankan dan lembaga keuangan mampu memitigasi risiko finansial akibat perubahan iklim.
”Satu Karsa”: Senjata Baru Pembiayaan Campuran (Blended Finance)
Salah satu inovasi yang mencuri perhatian para investor global di London adalah diperkenalkannya Satu Karsa. Berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, platform blended finance ini dirancang khusus untuk mendanai proyek karbon berbasis alam (nature-based solutions).
Melalui Satu Karsa, aset alam Indonesia yang melimpah tidak lagi hanya sekadar dilindungi, melainkan dioptimalisasi melalui skema reforestasi, agroforestri, dan pemulihan lahan kritis. Skema ini tidak hanya memproduksi kredit karbon berkualitas tinggi tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Geliat Bursa Karbon: Menuju Pasar Sekunder yang Integritas
Di sektor hilir, OJK memperkuat ekosistem perdagangan karbon domestik melalui IDX Carbon. Sejak diluncurkan pada tahun 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat kinerja impresif dengan volume transaksi mencapai sekira dua juta ton \text{CO}_2 ekuivalen, dengan nilai menembus Rp93 miliar.
Untuk mengawal pertumbuhan ini, OJK memperkuat taji pengawasannya melalui integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) serta menyiapkan revisi POJK Nomor 14 Tahun 2023. Langkah ini merupakan penyesuaian terhadap Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
“Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diukur, dicatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda (double counting). Integritas data adalah harga mati,” pungkas Friderica.
Diplomasi Hijau di London
Kehadiran OJK di LCAW 2026 juga didampingi oleh jajaran pengambil kebijakan krusial, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat.
Selain menghadiri forum-forum utama seperti The Net Zero Delivery Summit, OJK juga menggelar pertemuan bilateral strategis dengan institusi global terkemuka, termasuk London School of Economics and Political Science (LSE) melalui Center for Economic Transition Expertise (CETEx). Lewat diplomasi ini, Indonesia menyuarakan agar standar global dapat diterapkan secara adil dengan mempertimbangkan karakteristik dan beban ekonomi yang dipikul oleh negara-negara berkembang.