KENDARI – Kesabaran warga Kabupaten Konawe Utara (Konut) akhirnya mencapai titik nadir. Bukan lagi sekadar keluhan di media sosial, amarah itu tumpah ke jalanan. Pada Rabu (13/5/2026), puluhan warga mengepung Kantor PLN UP3 Kendari, membawa “tagihan” atas kerusakan barang elektronik mereka yang hancur akibat tegangan listrik yang tidak stabil.
Alat Elektronik Jadi “Korban” Arus Labil
Di balik spanduk-spanduk protes, tersimpan cerita pilu tentang kerugian materil yang tak sedikit. Aliran listrik di Konut digambarkan bukan lagi sebagai penopang kehidupan, melainkan ancaman bagi perangkat rumah tangga.
Kerusakan Masif: Televisi yang mati total, kompresor kulkas yang terbakar, hingga mesin air yang tak lagi berfungsi menjadi pemandangan umum di rumah-rumah warga.
Lumpuhnya Usaha Kecil: Pelaku UMKM paling terdampak; mesin cuci di usaha laundry hingga alat pendingin di warung kelontong rusak satu per satu akibat tegangan yang naik-turun secara ekstrem.
“Kami bayar listrik tepat waktu, tapi strom tidak stabil terus. Masyarakat dipaksa menanggung kerugian sendiri akibat strom yang amburadul,” ujar Hendrik, koordinator aksi, dengan nada bergetar saat berorasi.
Gugatan Terhadap Transparansi dan Keadilan
Massa menilai PLN seolah “menutup mata” terhadap kondisi di lapangan. Hendrik menegaskan bahwa masyarakat Konut tidak butuh janji manis, melainkan solusi teknis yang nyata. Mereka menuntut dua hal krusial:
Transparansi Penyebab: PLN didesak mengungkap alasan teknis mengapa kualitas jaringan di Konut jauh di bawah standar pelayanan minimum.
Tanggung Jawab Moril: Kejelasan mengenai kompensasi atau minimal langkah konkret agar kerusakan barang elektronik warga tidak terus bertambah.
PLN Melunak, Warga Beri Ultimatum
Ketegangan sempat mewarnai gerbang kantor PLN UP3 Kendari sebelum akhirnya pihak manajemen bersedia membuka ruang dialog. Meski perwakilan massa telah diterima untuk menyerap aspirasi, warga Konut memberikan peringatan keras.
Konawe Utara kini menunggu. Jika dalam waktu dekat “penyakit” listrik tak stabil ini tidak segera disembuhkan dengan langkah nyata, mereka berjanji akan kembali dengan massa yang jauh lebih besar. Bagi warga, listrik bukan sekadar komoditas yang dibeli, melainkan hak atas pelayanan yang layak yang selama ini terasa “padam” di tanah mereka.