Tanjung Pinang, 28 Juli 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) sukses mengeksekusi 4,25 juta metrik ton sisa stockpile bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Aset negara yang terbengkalai lebih dari satu dekade ini diperkirakan berpotensi menghasilkan devisa sekitar Rp1,4 triliun.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penyitaan aset negara yang sebelumnya tidak dimanfaatkan karena proses hukum yang panjang sejak tahun 2014. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, dalam Launching dan Konferensi Pers di Tanjung Pinang, menyampaikan apresiasi atas kinerja Desk PPDN dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan devisa negara.
“Ini adalah bukti ketika mau bekerja bersama maka akan mampu mengubah masalah menjadi potensi, dan mengubah potensi menjadi kontribusi nyata bagi negara. Ini adalah kemenangan bagi semangat kolaborasi,” tegas Wamenko Polkam.
Eksekusi stockpile ini tidak hanya menambah devisa negara, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan cadangan mineral yang sudah lama terhenti. Bijih bauksit tersebut dinilai masih berkualitas baik untuk diolah di smelter menjadi alumina, bahan baku aluminium dengan nilai jual tinggi di pasar internasional.
Wamenko Polkam menekankan agar keberhasilan di Kepri ini dijadikan model dan momentum untuk mereplikasi pendekatan lintas sektoral yang dikoordinasikan oleh Desk PPDN dalam menyelesaikan potensi-potensi penerimaan negara lainnya di seluruh Indonesia.
Terdapat 14 titik lokasi stockpile bijih bauksit yang dieksekusi di Kepulauan Riau, dengan total volume 4,25 juta metrik ton. Beberapa di antaranya adalah Blok I Pulau Kentar (300 ribu metrik ton), Wacopek Bintan (1 juta metrik ton), dan Pulau Kelong (1 juta metrik ton).
Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejaksaan RI, Sarjono Turin, menjelaskan bahwa bauksit ini merupakan barang bukti dari kasus korupsi pertambangan yang telah memiliki putusan hukum tetap. Desk PPDN kemudian mengidentifikasi nilai ekonomis tinggi dari stockpile ini untuk menyumbang devisa negara.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, berharap agar sebagian dari penerimaan negara ini dapat disalurkan untuk memperkuat fiskal daerah, terutama di wilayah perbatasan yang menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) bagi warga, khususnya di daerah perbatasan dan kepulauan seperti Kepri.