JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil langkah strategis untuk memperkokoh industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di tanah air. Melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, regulator berkomitmen mendorong penguatan permodalan demi terciptanya skala ekonomi (economic of scale) yang lebih tangguh.
Kebijakan yang mulai berlaku efektif per 30 Juni 2026 ini hadir sebagai jawaban atas tantangan industri perbankan yang kian kompetitif dan dinamis.
Menghadapi Persaingan Ketat dengan Modal Kokoh
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa suntikan kekuatan modal ini bukan sekadar pemenuhan regulasi di atas kertas, melainkan benteng pertahanan sekaligus mesin pertumbuhan bagi BPR.
“Melalui permodalan yang kuat diharapkan BPR dapat meningkatkan daya saingnya, menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik, dan dapat menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya,” ujar Dian Ediana Rae dalam keterangan resminya.
Dengan modal yang lebih tebal, BPR diharapkan tidak lagi hanya sekadar “bertahan hidup”, melainkan mampu memperluas jangkauan penyaluran kredit kepada sektor UMKM dan masyarakat lokal dengan lebih aman dan agresif.
Melakukan Modernisasi Aturan yang Usang
POJK Nomor 7 Tahun 2026 ini merupakan langkah penyempurnaan besar atas regulasi terdahulu, yaitu POJK Nomor 5/POJK.03/2015, yang dinilai perlu diadaptasi dengan lanskap ekonomi saat ini. Regulasi baru ini melakukan sinkronisasi dengan sejumlah aturan mutakhir dan standar akuntansi terkini, meliputi:
POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah
POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR
SEOJK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR
Tiga Poin Krusial dalam POJK Baru
Untuk mempermudah BPR dalam memenuhi standar permodalan, OJK memberikan beberapa fleksibilitas struktural namun tetap akuntabel, di antaranya:
Optimalisasi Aset Tetap: BPR kini diperbolehkan memenuhi modal inti minimum melalui penambahan modal disetor atau modal sumbangan berupa aset tetap seperti tanah dan bangunan, dengan syarat-syarat tertentu yang ketat. Selain itu, saldo surplus revaluasi aset tetap kini diklasifikasikan sebagai komponen modal inti.
Relaksasi Birokrasi: OJK memberikan kelonggaran waktu terkait pemenuhan kelengkapan administrasi untuk persyaratan modal disetor, memberikan napas lebih bagi manajemen BPR untuk melakukan konsolidasi internal.
Ketegasan Sanksi (Enforcement): Di sisi lain, OJK juga memperketat pengawasan dengan menyempurnakan sanksi bagi BPR yang membandel atau gagal memenuhi kewajiban modal inti minimum ini, sebagai bentuk perlindungan nasabah.
Bagi pelaku industri BPR dan masyarakat yang ingin mendalami aturan ini, OJK telah menyediakan dokumen pendukung seperti FAQ, materi sosialisasi, hingga abstrak peraturan yang dapat diakses langsung secara digital melalui aplikasi Sistem Informasi Ketentuan OJK (SIKEPO) di situs sikepo.ojk.go.id.
Langkah berani OJK ini diharapkan menjadi titik balik bagi industri BPR di Indonesia untuk bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro yang modern, tepercaya, dan berdaya saing tinggi.