Jakarta-Saatnya Rakyat Bicara.com
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami penurunan yang signifikan. Dicatat hanya dalam hitungan hari, posisinya merosot tajam dari Rp17.683 hingga menembus angka Rp17.845.Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka, melainkan sebuah gejala serius (simptom) dari penyakit struktural ekonomi yang sedang melanda Indonesia
Dalam diskusi meja bundar yang dipandu oleh Anies Baswedan bersama tiga ekonom lintas sektor—Awalil Rizki (Pakar Fiskal), Yanwar Rizki (Praktisi Pasar Modal), dan David Adrison (Akademisi Keuangan Publik UI)—terungkap bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang berada dalam fase “tidak baik-baik saja”. Celakanya, otoritas terkait dinilai masih bersikap denial (menolak kenyataan) dan terus memberikan narasi kosmetik (sugar coating) bahwa semuanya terkendali.
Penyakit Utama Ada di Sektor Fiskal, Bukan Swasta
Berbeda dengan krisis moneter tahun 1997–1998 yang dipicu oleh ambruknya sektor swasta dan perbankan yang over-exposure, tantangan kali ini justru berpusat langsung pada postur keuangan negara atau fiskal.
David Adrison menyoroti ruang fiskal Indonesia yang kian menyempit. “Sebanyak 23% dari penerimaan pajak kita saat ini habis hanya untuk membayar cicilan bunga utang, belum termasuk pokoknya,” ungkap David.
Pemerintah kerap berkilah bahwa rasio utang terhadap PDB masih aman di kisaran 40%. Namun, para ekonom mengingatkan bahwa utang tidak dibayar dengan PDB, melainkan dengan pendapatan pajak. Ironisnya, kemampuan negara mengonversi nilai ekonomi menjadi pajak (tax ratio) justru menurun drastis hingga menyentuh angka 8-9% saja.
Di sisi lain, terdapat ketidakcocokan data yang mengkhawatirkan. Pemerintah mengklaim manufaktur tumbuh di atas 5%, namun konsumsi listrik industri justru tercatat minus 0,99% . Ketidaksesuaian ini memicu ketidakpercayaan (mistrust) dari investor internasional dan lembaga rating asing.
Dampak Nyata ke Rumah Tangga: Fenomena ‘Maut’ (Makan Utang)
Tekanan makro ini sudah merembes ke tingkat mikro. Yanwar Rizki membeberkan data mengerikan dari melonjaknya angka Penyaluran Pinjaman Online (Pinjol) dan Paylater akibat fenomena masyarakat yang terpaksa “makan tabungan” (mantap) sejak era sebelum pandemi.
”Data OJK menunjukkan NPL (kredit macet) pinjol legal saat ini sudah menyentuh angka 5% dari total perputaran dana sebesar Rp103 triliun,” kata Yanwar. Akibat inflasi riil yang tidak diimbangi kenaikan pendapatan, masyarakat terpaksa mengambil jalan pintas berutang untuk konsumsi harian. Jika ini dibiarkan, lingkaran setan kemiskinan akan memicu lonjakan angka kriminalitas di jalanan.
Preskripsi: Apa yang Harus Segera Dilakukan?
Menganalogikan kondisi ini seperti pesawat yang sedang masuk ke area turbulensi udara, Anies Baswedan menegaskan bahwa seorang pilot (pemimpin) harus berterus terang kepada penumpangnya agar mereka bersiap mengenakan sabuk pengaman.
Para ekonom merumuskan beberapa langkah darurat yang harus segera diambil pemerintah:
Restorasi Kepercayaan dan Transparansi Data: Hentikan sikap defensif terhadap kritik dan buka data posisi utang serta fiskal apa adanya agar pasar mendapatkan kepastian.
Disiplin Fiskal (Evaluasi Belanja Negara): Pemerintah disarankan melakukan moratorium sementara atau evaluasi ketat terhadap program-program non-produktif berskala besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak tepat sasaran, serta menahan lonjakan anggaran belanja alutsista strategis yang membebani devisa negara.
Edukasi Mikro untuk Rumah Tangga dan UMKM: Masyarakat kelas menengah dan pekerja dihimbau untuk menunda pembelian aset besar, mereview ketat pengeluaran konseptual, dan menghindari jebakan utang konsumtif. Sementara itu, UMKM didorong untuk mencari bahan baku substitusi lokal guna menyiasati mahalnya barang impor akibat pelemahan rupiah.
“Situasi yang tidak baik-baik saja ini harus dihadapi dengan keseriusan yang luar biasa. Jika currency crisis ini tidak dimitigasi dengan benar, ia memiliki sekuens berbahaya untuk berubah menjadi krisis moneter, krisis finansial, hingga akhirnya berujung pada krisis sosial,” pungkas Anies menutup diskusi