Jakarta-Saatnya Rakyat Bicara.com
Ketua Badan Anggaran RI, Said Abdullah, meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan 11% menjadi 12% khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah.(Selasa,24/12/2024)
Adapun mitigasi resiko itu dapat diwujudkan dalam sejumlah kebijakan, antara lain;
1. Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat, serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Subsidi BBM, gas LPG, Listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah kebawah
3. Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah
4. Subsidi perumahan untuk kelas menengah kebawah, setidaknya tipe rumah 45 kebawah, serta rumah susun
5. Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa Perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat
6. Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali.
7. Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM dilingkungan pemerintah
8.Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah
9. Memastikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen di tahun 2025, dna penurunan generasi stunting dibawah 15 persen dari posisi saat ini 21 persen
(Sesuai laman resmi DPR RI)
#pajak
#ppn