JAKARTA – Gelombang perombakan kabinet (reshuffle) yang diumumkan Pemerintahan Prabowo pada 27 April 2026 ini memicu perdebatan sengit di ruang publik. Alih-alih dipandang sebagai upaya penguatan kinerja birokrasi, langkah ini justru dibaca oleh banyak pengamat sebagai ajang “bagi-bagi kue” kekuasaan yang kental dengan nuansa akomodasi politik.
Slogan “Hidup Jokowi” dan Politik Akomodatif
Salah satu poin paling mencolok dalam perombakan kali ini adalah masuknya sejumlah nama yang dikenal dekat dengan pemerintahan sebelumnya. Munculnya slogan dan narasi keberlanjutan yang sangat agresif—bahkan hingga memunculkan seruan “Hidup Jokowi” di lingkaran koalisi—mengisyaratkan bahwa dominasi pengaruh masa lalu masih sangat kuat.
Analis politik menilai langkah ini bukan sekadar strategi menjaga stabilitas, melainkan upaya eksplisit untuk menyenangkan faksi pemerintahan lama demi mengamankan dukungan politik di parlemen.
Kontradiksi Kesejahteraan: Pejabat Berpesta, Rakyat Terhimpit
Di sisi lain, publik menyoroti kontras yang tajam antara kemewahan birokrasi dan realitas ekonomi di akar rumput. Di tengah pengumuman wajah-wajah baru di kabinet yang akan menikmati fasilitas negara, rakyat justru dihadapkan pada serangkaian kebijakan kenaikan pajak yang mencekik.
”Sangat ironis ketika struktur pemerintahan terus membengkak demi mengakomodasi kepentingan pendukung, sementara anggaran tersebut dipasok dari keringat rakyat melalui pajak yang kian tinggi,” ujar seorang pakar ekonomi kebijakan publik.
Menanti Efektivitas di Tengah Skeptisime
Pemerintah mengklaim bahwa reshuffle ini dilakukan untuk percepatan program strategis nasional. Namun, selama kebijakan fiskal masih dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil dan struktur pemerintahan dianggap terlalu gemuk hanya untuk memuaskan syahwat politik, kepercayaan publik diprediksi akan terus tergerus.
Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan apakah mereka mampu membuktikan bahwa jabatan tersebut adalah untuk melayani, bukan sekadar menikmati “kue” kekuasaan di atas penderitaan pembayar pajak.