JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengambil sikap tegas terkait insiden dugaan kekerasan dalam proses penarikan kendaraan yang melibatkan pihak ketiga dari PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) di Serang, Banten.
Setelah melakukan pendalaman intensif, OJK menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan (multifinance) tidak bisa lepas tangan atas tindakan intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh debt collector (penagih utang) mitra mereka.
Buntut Kasus Serang: Ada Pelanggaran SOP dan Indikasi Penggelapan
Berdasarkan hasil pemanggilan pengurus TAFS serta pemeriksaan dokumen yang rampung pada akhir Juni 2026, OJK menemukan dua fakta krusial di lapangan:
Pelanggaran Prosedur: Petugas lapangan dari pihak ketiga terbukti bertindak di luar Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi TAFS dan melanggar Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pelanggaran Debitur: Di sisi lain, ditemukan indikasi bahwa debitur telah memindahtangankan (menggadaikan/menjual) kendaraan yang berstatus jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa izin TAFS dan tanpa dokumen kepemilikan resmi.
Terkait dugaan kekerasan fisik yang sempat terjadi saat eksekusi kendaraan, OJK menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Sikap Tegas OJK:
“Penggunaan pihak ketiga tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan untuk memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan secara profesional, berhati-hati, serta tanpa kekerasan atau intimidasi.”
Ultimatum 7 Hari untuk TAFS: Bersih-Bersih Tata Kelola
Merespons teguran OJK, PT TAFS dilaporkan telah mengambil langkah korektif dengan memutus kontrak kerja sama dengan vendor pihak ketiga yang bermasalah tersebut.
Namun, OJK tidak berhenti di situ. Wasit industri keuangan ini memberikan ultimatum keras kepada TAFS untuk menyerahkan rencana aksi perbaikan (action plan) dalam waktu 7 hari kerja. TAFS juga wajib melaporkan hasil implementasinya dalam waktu maksimal 30 hari kerja.
Rencana perbaikan tersebut wajib menyentuh aspek-aspek krusial berikut:
Evaluasi Total: Perbaikan tata kelola penagihan internal dan eksternal.
Mekanisme Pengawasan: Memperketat monitoring harian terhadap kinerja debt collector.
Sanksi Keras: OJK berkomitmen menjatuhkan sanksi administratif hingga tindakan pengawasan tegas jika TAFS gagal memenuhi komitmen perbaikan ini.
Edukasi OJK: Warning untuk Debitur dan Masyarakat
Melalui momentum ini, OJK juga memberikan edukasi dan peringatan keras kepada konsumen agar memahami aspek hukum jaminan fidusia.
Bagi Debitur: Konsumen dilarang keras menjual, menggadaikan, atau mengalihkan kendaraan yang masih dalam masa kredit tanpa persetujuan tertulis perusahaan pembiayaan. Jika mengalami kesulitan pembayaran, debitur diminta proaktif berkomunikasi untuk mencari solusi (restrukturisasi), bukan malah menggelapkan objek kredit.
Bagi Masyarakat Umum: Berhati-hatilah dan jangan tergiur membeli kendaraan “seken” murah yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan sah (STNK/BPKB asli), karena besar kemungkinan kendaraan tersebut adalah objek jaminan fidusia yang digelapkan.
Langkah tegas OJK ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi seluruh industri multifinance di Indonesia agar segera membenahi sistem penagihan mereka dan mengedepankan prinsip perlindungan konsumen yang humanis.