JAKARTA_Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin agresif memperketat cengkeramannya dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan dana lender di platform fintech peer-to-peer (P2P) lending PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). Sebagai langkah konkret penegakan hukum, regulator sektor keuangan ini telah resmi menyerahkan seluruh hasil pemeriksaan khusus beserta daftar aset yang teridentifikasi kepada Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Langkah tegas ini diambil OJK demi mengurai benang kusut aliran dana nasabah yang selama ini menjadi perhatian publik. Melalui pemeriksaan khusus yang mendalam, OJK berfokus melacak rekam jejak transaksi keuangan untuk memastikan ke mana saja uang para peminta/pemberi pinjaman (lender) tersebut bermuara.
Dalam proses pengusutannya, tim pemeriksaan khusus OJK tidak hanya menyoroti entitas perusahaan secara teknis, tetapi juga membedah secara mendalam peran para pemegang saham, jajaran pengurus, hingga pihak-pihak terafiliasi. Investigasi ini bertujuan mendeteksi aset-aset pribadi maupun badan hukum yang kuat diduga dibeli menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pendanaan syariah.
Guna memperkuat bukti hukum dan memperjelas konstruksi perkara, OJK telah memanggil dan memeriksa setidaknya 32 orang saksi kunci. Para pihak yang dimintai keterangan tersebut mencakup pemegang saham utama, jajaran direksi, komisaris, pegawai internal PT DSI, hingga pihak luar yang disinyalir memiliki keterkaitan erat dengan sirkulasi dana perusahaan.
Hasilnya, penelusuran aset (asset tracing) yang dilakukan berhasil mengidentifikasi sejumlah daftar aset berharga yang dicurigai bersumber dari penyalahgunaan dana lender. Seluruh temuan krusial ini telah diserahkan secara bertahap kepada Bareskrim Polri dalam rentang waktu Februari hingga Mei 2026 sebagai bukti pendukung utama bagi kepolisian.
Upaya penyerahan temuan ini merupakan kelanjutan dari eskalasi tindakan pengawasan terukur yang telah dijalankan OJK sejak pertengahan tahun lalu. Jauh sebelum pemeriksaan khusus ini tuntas, OJK sebenarnya telah mengendus adanya indikasi penyimpangan tata kelola di tubuh PT DSI.
Rangkaian tindakan pengawasan ketat tersebut diawali dengan pelaksanaan pemeriksaan langsung (onsite inspection) yang digelar pada Agustus hingga September 2025. Dari hasil inspeksi lapangan itulah, regulator menemukan berbagai kejanggalan operasional dan tata kelola keuangan yang berpotensi merugikan para investor.
Menindaklanjuti temuan lapangan tersebut, OJK secara resmi membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025 atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana lender. Pada hari yang sama, OJK juga menjatuhkan serangkaian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penjatuhan denda, hingga pembatasan kegiatan usaha (PKU) terhadap PT DSI.
Di tengah proses hukum yang berjalan, OJK tetap berupaya menjaga jalur komunikasi dan mediasi antara manajemen perusahaan dan para korban. Regulator memfasilitasi beberapa kali pertemuan tatap muka antara perwakilan lender dan manajemen PT DSI untuk menuntut transparansi serta pertanggungjawaban skema pengembalian dana.
Namun, karena belum ada penyelesaian yang signifikan, OJK mengambil langkah yang lebih drastis dengan menetapkan status Pengawasan Khusus terhadap PT DSI pada 2 Desember 2025. Penetapan status ini menandakan bahwa kondisi perusahaan berada dalam tingkat risiko yang memerlukan penanganan mendalam dan pengawasan ketat secara langsung dari regulator.
Tak berhenti di situ, pada 10 Desember 2025 OJK menerbitkan instruksi tertulis yang ditujukan kepada seluruh jajaran penting perusahaan, mulai dari pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, hingga Dewan Pengawas Syariah (DPS). Instruksi ini menuntut komitmen penuh pengurus untuk menyelesaikan kewajiban kepada lender serta melarang tindakan yang berpotensi memperparah kerugian.
Sebagai bentuk penegakan integritas industri secara menyeluruh, OJK juga memeriksa Akuntan Publik (AP) yang bertanggung jawab atas audit Laporan Keuangan Tahunan PT DSI. Langkah ini diambil untuk menguji independensi dan validitas hasil audit finansial perusahaan yang diterbitkan pada periode-periode sebelumnya.
Dalam mengawal penuntasan kasus ini, OJK menegaskan tidak bekerja sendirian. Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat bersama Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) demi mengoptimalkan pengembalian kerugian para lender.
Kolaborasi bersama PPATK menjadi sangat krusial untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan secara real-time, sementara sinergi dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim bertujuan mempercepat proses penyidikan hingga penuntutan di pengadilan. Di sisi lain, pelibatan LPSK diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi saksi-saksi kunci yang memberikan keterangan.
Langkah maraton yang ditempuh OJK ini menjadi sinyal kuat bahwa regulator berkomitmen penuh menjaga integritas ekosistem keuangan digital nasional. Dengan penanganan yang tegas dan transparan, OJK berharap kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, khususnya fintech lending berbasis syariah, dapat terus dijaga dan dilindungi.