KENDARI — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Wakatobi bergerak cepat memperkuat benteng ekonomi masyarakat kepulauan. Melalui Rapat Evaluasi TPAKD yang digelar di Kendari, Kamis (11/6/2026), disepakati sejumlah langkah berani untuk mendongkrak inklusi keuangan secara masif di tahun 2026.
Salah satu gebrakan paling krusial adalah keputusan untuk melipatgandakan plafon pembiayaan tanpa bunga dalam Program Kredit Melawan Rentenir Modal Sentosa. Guna menyelamatkan pelaku usaha mikro dari jeratan pelepas uang ilegal, plafon modal yang semula maksimal Rp5 juta kini resmi dinaikkan menjadi Rp10 juta. Langkah taktis ini diambil agar pelaku usaha ultra mikro di wilayah pesisir dan kepulauan memiliki daya saing yang lebih kuat dan mandiri.
Sinergi Total Menuju Target Inklusi Nasional 2029
Rapat evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin di atas kertas. Pertemuan ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk menyusun strategi jangka panjang, sekaligus mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029 mendatang.
Desiyani Patra Rapang, Manajer Madya Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi seluruh elemen di Wakatobi.
”Perluasan program prioritas TPAKD Wakatobi pada tahun 2026 mencerminkan komitmen yang kuat dalam memperluas akses keuangan masyarakat. OJK akan terus mendukung melalui penguatan koordinasi, pendampingan, dan evaluasi agar setiap program berjalan secara efektif serta mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah,” tegas Desiyani.
Senada dengan OJK, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Wakatobi, Darwis Rachim, menekankan bahwa program ini merupakan instrumen taktis, bukan sekadar pemenuhan administrasi negara.
”Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi pelaku UMKM serta masyarakat hingga ke wilayah kepulauan,” ujar Darwis.
Menembus Batas Desa: Dari BAZNAS, BUMDes, hingga Pasar Modal Digital
Akselerasi keuangan inklusif di Wakatobi tahun ini dipastikan menyentuh berbagai lapisan masyarakat melalui 5 (lima) kesepakatan strategis:
Target KEJAR Award 2026: Melalui Program KEJAR Sentosa, TPAKD membidik target kepemilikan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) hingga 89 persen. Saat ini, 34.186 pelajar di Wakatobi telah memiliki rekening, dan ditargetkan menyumbang 2.000 hingga 3.000 rekening baru sebelum batas akhir penilaian KEJAR Award pada 31 Juli 2026.
Optimalisasi BUMDes: Melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan ditransformasikan menjadi pusat layanan keuangan resmi di tingkat desa, mempersempit jarak warga desa dengan lembaga keuangan formal.
Bantuan Modal Produktif: Ketua BAZNAS Wakatobi, La Ode Saharumu, memastikan kesiapan lembaga yang dipimpinnya untuk menyalurkan bantuan modal usaha produktif bagi pelaku usaha mikro demi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Perlindungan Sosial & Edukasi Anti-Invektor Ilegal: Perluasan jaminan sosial diarahkan bagi pekerja rentan dan tenaga non-ASN. Di saat yang sama, edukasi digencarkan sebagai benteng preventif warga dari ancaman investasi bodong, pinjol ilegal, dan kejahatan siber lainnya.
Melek Pasar Modal via wondr by BNI: Masyarakat kini didorong untuk melirik sektor investasi legal. Didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, masyarakat Wakatobi dipermudah untuk berinvestasi saham lewat fitur BEYOND di aplikasi wondr by BNI.
Evaluasi Ketat Setiap Triwulan
Agar seluruh program ini tidak kehilangan taji di lapangan, TPAKD Wakatobi telah menyepakati mekanisme monitoring yang ketat. Setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diwajibkan menyetorkan laporan realisasi program secara berkala setiap triwulan.
Langkah konkret ini diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya tumbuh cepat, namun juga inklusif, merata, dan berkelanjutan dari kota hingga ke pelosok desa di Wakatobi.