Saatnya Rakyat Bicara.com
KENDARI – Eskalasi massa memadati depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin siang (25/5/2026). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo (BEM UHO) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menyuarakan rapor merah eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di bawah terik matahari tersebut sempat memanas. Ketegangan memuncak ketika massa aksi mencoba membakar ban, memicu saling dorong dan nyaris berujung bentrok fisik dengan aparat Kepolisian serta Satpol PP yang berjaga.
Rapor Merah Anggaran hingga Gurita Tambang
Dalam orasinya, BEM UHO membawa sejumlah isu krusial yang dinilai tengah mengancam hajat hidup orang banyak dan mencederai nilai demokrasi. Sedikitnya ada tiga poin besar yang menjadi sorotan utama:
Pendidikan yang Dikorbankan: Mahasiswa mengkritik keras realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dituding berdampak pada pemotongan anggaran sektor pendidikan. Mereka menilai kebijakan ini kontradiktif dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menguatnya Militerisme: Massa menyoroti indikasi kembalinya dominasi militer dalam ruang-ruang sipil yang dinilai dapat mencederai iklim demokrasi pasca-reformasi.
Kejahatan Lingkungan dan Kebal Hukum: Isu lokal Sultra menjadi sorotan paling tajam. BEM UHO mengecam keras aktivitas pertambangan yang masuk ke wilayah pemukiman masyarakat di Torobulu, Konawe Selatan. Selain itu, mereka mendesak penindakan tegas terhadap sejumlah aktivitas tambang ilegal di Sultra yang selama ini dinilai “kebal hukum” dan merusak ruang hidup warga.
Ketua DPRD Sultra Temui Massa, Janji Kawal Aspirasi
Setelah negosiasi yang cukup alot di tengah kepungan massa, Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi oleh sejumlah anggota dewan lainnya akhirnya keluar untuk menemui para demonstran secara langsung.
Di hadapan ratusan mahasiswa, La Ode Tariala menyatakan menyambut baik dan menerima seluruh aspirasi yang dibawa oleh BEM UHO. Pihak legislatif berjanji akan menindaklanjuti poin-poin tuntutan tersebut, baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat.
”Aspirasi dari adik-adik mahasiswa ini murni sebagai fungsi kontrol. Kami di DPRD Sultra menerima poin-poin tuntutan ini secara resmi dan berkomitmen untuk mengawal serta menyuarakannya ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar La Ode Tariala di hadapan massa aksi.
Aksi unjuk rasa akhirnya membubarkan diri secara tertib menjelang sore hari, setelah penandatanganan atau penyerahan berkas tuntutan secara simbolis. Meski demikian, BEM UHO menegaskan akan terus mengawal janji DPRD Sultra dan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka hanya berakhir di atas kertas.